Sunday , April 21 2019

Warga Sulbar Bakal Datangi Bawaslu RI, Suket Jadi Salah Satu Materi Laporan

MAMUJU, kandoranews.com – Senin (27/02), ratusan warga asal Sulawesi Barat direncanakan bakal menggelar aksi unjuk rasa di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI). Hal itu diungkapkan koordinator Forum Masyarakat peduli Pilkada Jujur Sulawesi Barat, Subair.

Ada pun agenda utama yang diusung dalam aksi tersebut, menurut Subair ialah mendesak Bawaslu untuk menindaklanjuti sederet dugaan kecurangan pada proses Pemilukada Sulawesi Barat yang dilakukan Pasangan Calon Ali Baal Masdar (ABM)-Enny Anggraeni Anwar.

“Aksi ini yang akan digelar di kantor Bawaslu RI itu akan menyampaikan aspirasi sekaligus mengadukan setumpuk kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon nomor 3, Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar pada proses Pilgub Sulawesi Barat, 15 Februari 2017 lalu,” saebut Subair saat dihubungi sabtu ( 25/2).

Subair menuturkan, terdapat sejumlah indikasi kecurangan yang dilakukan ABM-Enny. Dari praktek money politik, bagi-bagi sarung, intimidasi, intervensi, menggunakan fasilitas negara, hingga mencatut nama Wakapolri dan Kejaksaan dari masa kampanye hingga di hari pencoblosan.

“Kami pegang semua bukti-bukti itu,” sambungnya.

Tak sampai di situ, Subair juga mempersoalkan Surat Keterangan (Suket) pengganti e-KTP sebagai syarat untuk memilih yang disebutnya tidak jelas.

“Suket yang dimanipulasi berseliweran saat pencoblosan. Ada juga warga yang cukup membawa surat pindah kependudukan dan diperbolehkan memilih,” ungkap Subair.

“Insyaallah, besok (Senin siang), kami bersama ratusan warga asal Sulawesi Barat akan mendatangi Bawaslu. Kami berharap pihak-pihak penyelenggara memproses segala indikasi kecurangan itu,” demikian Subair.

Masalah Suket di Polman belakangan memang menjadi topik pembicaraan tersendiri. Kemarin, tim pemenangan pasangan Suhardi Duka (SDK)-Kalma Katta serta dari Lembaga Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Aparatur Negara Republik Indonesia (Lakip) yang hendak meminta data Suket di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat terpaksa pulang dengan tangan hampa.

Pihak Disdukcapil Polman mengaku tak punya kewenangan untuk membuka data Suket secara mendetail lantaran dibatasi oleh aturan dan regulasi tentang data kependudukan yang berlaku. Kecuali jika terdapat persetujuan tertulis dari Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar. (Ftr/Naf/Ra)

Check Also

Kapolda Sulbar Terus Himbau Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu

MAMUJU, KANDORANEWS.com – Ucapan terima kasih Kapolda Sulbar Brigjen Pol Drs Baharudin Djafar kepada seluruh …