Wednesday , December 19 2018

Video Wagub dan 5 Bupati Dukung Capres, Arifain Minta Bawaslu Segera Jatuhkan Sanksi

MAMUJU, KANDORANEWS.com – Video yang menampilkan wakil gubernur Sulbar bersama 5 Bupati yang menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon presiden pada pemilu 2019 mendatang, terus menuai kritikan. Muh. Arifain Makkulau, SH salah seorang praktisi hukum menilai hal tersebut syarat akan pelanggaran.

Seperti yang diketahui bahwa dalam video yang beredar dengan durasi kurang lebih 0.48 detik ini, menampilkan Wagub Sulbar dan 5 Bupati diantaranya, Bupati Pasangkayu, Bupati Polewali Mandar, Bupati Mamuju, Bupati Mamuju Tengah dan Bupati Mamasa.

“Video yang menampilkan para kepala daerah ini tentu sangat disayangkan, apalagi terlihat sala satu dari Bupati tersebut menggunakan uniform lengkap dan yang lain lengkap dengan atribut kepala daerah dan secara gamblang menyebutkan posisinya sebagai Bupati se-Provinsi Sulawesi Barat dan wakil gubernur Sulawesi Barat,” ucap Arifain

Muh. Arifain Makkulau, SH Direktur Veritas Law Firm Indonesia ini menjelaskan bahwa, hal tersebut patut diduga melakukan pelanggaran Pemilu dalam hal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dimana Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah jika Harus Cuti dulu baru kemudian bisa kampanye. Lanjut Muh. Arifain Makkulau, SH.

“Jika memang ini terbukti bahwa Kepala daerah bersalah dan melanggar PKPU No. 23 Tahun 2018 maka bisa diteruskan bahwa Kepala daerah tersebut telah melanggar Sumpah dan janjinya sebagai kepala daerah,” kata Ari

Masih Arifain, Jika di perhatikan unsur-unsur pelanggarannya pada video itu adalah “Tempat” dimana para Bupati tersebut dan Wakil Gubernur beraksi adalah di kantor Gubernur Sulawesi Barat sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 64 PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang kampanye pemilihan umum

Ayat (1) disebutkan ”Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas Negara” sedangkan pada ayat (2) huruf b. di jelaskan bahwa Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan.

Sementara itu pada Huruf (d). kemudian menyebutkan bahwa fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga tidak boleh di gunakan untuk kampanye.

Jika dilihat dari video tersebut, tempat dan waktunya sudah memenuhi unsur karena saat direkam pada hari kamis tanggal 4 Oktober 2018 dan saat itu bukanlah hari libur.

“Jadi sudah sepantasnya para kepala daerah itu diproses oleh Bawaslu dan segera menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan PKPU tentang Kampanye, serta selanjutnya sebaiknya diproses juga mengenai pelanggaran sumpah dan janjinya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah,” tutup Muh. Arifain Makkulau, SH. (*/Ra)

Foto : Veritas Law Firm Indonesia.

Check Also

Evaluasi Ekonomi 2018 dan Outlook 2019: Ekonom Mengapreasiasi Keberhasilan Pemerintah Kendalikan Inflasi

MAKASSAR, KANDORANEWS.com – Perkembangan inflasi secara nasional dalam empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin …