Tuesday , July 17 2018

Urgensi LKPJ DALAM PERSFEKTIF HUKUM DAN POLITIK

KandoraNews.com

Oleh : Santa (Aktivis Kopel RI)

Hukum ialah seperangkat aturan-aturan yang menjadi pedoman atau petunjuk bagi manusia tentang apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Sementara dalam konsepsi pendidikan kewarganegaraan kita hukum diadopsi menjadi dasar atau asas dimana kita semua sebagai warga akan bersedia mematuhinya.lebih eksplisit dalam undang-undang dasar republik indonesia pasal 1 ayat 3 menyatakan dengan tegas bahwa indonesia negara yang berdasar hukum. Arti dari dimasukkannya istilah hukum sebagai asas atau fundamen atas landasan kewarganegaraan kita tiada lain hemat penulis untuk memproklamirkan kepada seluruh elemen bangsa yang ada direpublik ini untuk membaca dari awal,memahami dari awal, dan menjalankan segala perintah hukum dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh hukum. Tujuannya ialah kalau kita baca  dan pahami lebih awal bahwa negara indonesia ini ialah negara yang berdasar hukum dengan demikian konsekuensi logis daripadanya ada kewajiban dan ada hak yang wajib terpenuhi siapapun,dan apapun jabatan atau latar belakangnya wajib sama-sama dalam posisi warga negara yang dilindungi dan diatur oleh hukum negara tersebut.

Politik ialah alat untuk mencapai kesejahteraan hidup(Prof.Miriam Budiarjo:Dasar-Dasar Ilmu Politik) menggambarkan bahwa politik sejatinya untuk tujuan baik yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat atau warga. Seorang politisi muda Tamsil Linrung dalam bukunya politik untuk kemanusiaan mengungkapkan bahwa politik memang untuk tujuan kemanusiaan. Uraian tersebut hanyalah segelintir pendapat dalam membangun upaya pemahaman arti dan makna subtansial dari istilah politik. Istilah ini memang diakui oleh banyak ahli ilmuan sosial, lahir dari bahsa yunani yaitu polis yang diartiakan kota, atau negara kota. Dari polis berkembang istilah polites yang bermakna warganegara dan konsep politikos yang berarti kewarga negaraan (Prof.Damsar, 2009;10). Dari penjelasan tersebut maka kita dapat menarik simpulan bahwa politik memang sejatinya membahas soal hubungan antara negara dan warganegara dalam suatu negara atau polis. Terminologi politik dalam bahasa sehari-hari telah dimaknai sebagai dunia yang penuh omongan fiktif,penuh rekayasa,dan sering menyensarakan warga. Ini adalah dampak dari realitas yang memang hakikatnya mendapat distorsi makna sebagaimana diawal kita kemukakan. Ada beberapa ahli ilmu politik yang mencoba mendefenisikan politik seperti H.D.LASWELL mengatakan bahwa politik bicara sipa dapat apa? Bagaimana? Dan dimana? Yang kemudian menjadi direduksi sebagai proses untuk mencapai suatu kekuasaan atau jabatan tertentu, itulah politik.

Relasi antara politik dan hukum dalam diskursus urgensi penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada (LKPJ) kepada Rakyat/wakilnya ada beberapa hal antara laian:

1.sebagai konsekuensi dari negara yang berdasar hukum maka segalanya harus ada unsur kepastian bagi rakyat yang LKPJ notabene laporan keungan dan kinerja kepala daerah yang juga hasil dari sumbangan langsung dari rakyat berupa pajak dll, itu dikemanakan?apa saja yang dibelanjai?dan apa kendalanya?

  1. sebagai konsekuensi dari negara hukum pula mensyaratkan diamana ada kewajiban dan ada hak selaku warga negara dalam hal ini Hak rakyat untuk mengetahui pelaporan pemimpin didaerahnya dalam bentuk LKPJ Tentang sejauh mana perjalanan pembangunan diarahkan
  2. uu 23 tentang PEMDA,pp no 3 2007 tentang laporan PEMDA dan pp no 6 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan PEMDA (Sebagai kewajiban kepala daerah)
  3. dari segi politik warga negara atau rakyat butuh melihat dan memahami kapasitas pemimpinnya dalam mengelolah daerahnya dan membangun daerahnya(gagal atau berhasil.

Comments

comments

Check Also

Gerakan Mahasiswa Daerah Diluar Daerah.

Oleh : Hairil Amri Ketua Umum IKAMA Sulawesi Barat Yogyakarta (2017-2019) OPINI, kandoranews.com – Sebaiknya kita tidak …

Adventorial