Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Saturday , October 20 2018

Surat Buat Wakil Rakyat

Oleh :Santa

Akrtivis : Kopel (Komite Pemantau Legislatif)

KandoraNews.com

Terdapat satu tesis dalam proses penegakan hukum bahwa politik determinan terhadap hukum. asumsi ini bisa jadi settingan opini terhadap proses supremasi hukum di republik ini, dimana konsepsi negara yang ideal ialah negara yang diperintah dan berdasar hukum artinya hukumlah yang jadi panglima tertinggi disuatu wilayah atau negara. tetapi konsepsi tersebut nyaris terdistorsi oleh oleh fenomena hukum diindonesia dimana intervensi politik sudah menjadi fakta terhadap proses penegakan hukum.

Berangkat dari analisis hukum dan politik melahirkan berbagai macam tafsir. ada yang mengatakan bahwa hari ini hukumlah yang menjadi determinan terhadap politik tetapi ada juga yang menganggap bahwa hari ini politiklah yang menjadi determinan terhadap proses hukum yang berlangsung. argumentasi ataupun stereotip terhadap proses keberlangsungan demokrasi itulah konsekuensi dari tafsir terhadap suatu teks atau masalah. dimana sulit dan tidak bisa menghindarkan perbedaan pendapat sebab sudah menjadi ketentuan. kalau jawabannya adalah wajar, pertanyaannya kapan kita bisa satu pendapat? jawabannya hemat penulis ketika  semua orang telah memiliki kepentingan sama,maksud yang sama,tujuan yang sama,harapan yang sama ringkasnya semua meski berangkat dari kesamaan dalam memandang realitas.

salah satu manifestasi dalam sistem demokrasi ialah terdapatnya kekuasaan yang saling mengontrol satu sama lain, (chak and balance) yang bermetaforposis menjadi apa yang digagas oleh Baronde Montesqiu (1600-aa) bhawa mesti ada pembagian kekuasaan dalam suatu negara yang disebut konsepsi trias politika yaitu lembaga legislatif sebagai lembaga pengontrol,pembuat undang-undang,anggaran dll selanjutnya lembaga eksekutif sebagai lembaga yang akan menjalankan perundang-undangan serta kebijakan lainnya dan lembaga yudikatif sebagai lembaga yang mengadili pelanggaran dua lembaga sebelumnya.

Legislatif yang notabene diisi oleh anggota masyarakat yang dipilih dalam satu masa pemilu untuk mengontrol kebijakan eksekutif seyogyanya tampil dengan semangat yang sama dengan rakyat yang diwakili.Sebuah hal yang ironi bagi wakil rakyat tersebut yang tidak mengkritik kepada eksekutif jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan konstitusi/perundang-undangan, sebab mereka dilindungi uu 17 thn 2014 tentang MD3,dan khusus DIaras daerah uu no 23 tahun 2014 tentang pemda. pada akhirnya kita berharap wakil rakyat bekerja untuk rakyat yang diwakilinya, dan bukan untuk partai dan keluarga,kerabatnya.

Comments

comments

Check Also

Menuju Pemilu 2019; Partai dan Elektabilitas Caleg

Oleh : DR. H. Suhardi Duka (Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat) OPINI, KANDORANEWS.com – Pada …

Adventorial