Wednesday , December 19 2018

Soal PKS, Bawaslu Nyatakan Tak Langgar Aturan Apapun

MAMUJU. KANDORANEWS.com – Polemik diloloskannya bacaleg asal PKS yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU kabupaten Mamuju, Bawaslu Kabupaten Mamuju sebut pihaknya tak langgar aturan apapun, Minggu (02/09).

Sidang sengketa pemilu yang digelar Bawaslu kabupaten Mamuju beberapa waktu lalu antara PKS (pemohon) dan KPU Kabupaten Mamuju (Termohon), Bawaslu Kabupaten Mamuju menerima permohonan pemohon dan memerintahkan KPU kabupaten Mamuju untuk kembali mengakomodir Bacaleg asal PKS Dapil II Mamuju Maksum Dg Manassa kedalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Hal ini yang kemudian disayangkan oleh KPU kabupaten Mamuju dan menganggap bahwa Bawaslu kabupaten Mamuju tidak mengindahkan PKPU No. 20 tahun 2018 tentang syarat pencalonan bacaleg.

Tak hanya itu, KPU kabupaten Mamuju juga menilai Bawaslu tak dapat memastikan bahwa tidak ada mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba yang diloloskan sebagai calon anggota legislatif oleh KPU Mamuju.

Menaggapi hal itu, Bawaslu kabupaten Mamuju Faisal Jumalang mengatakan pihaknya justru telah menegakkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang memastikan hak politik setiap warga negara.

“Tugas dan kewenangan kami jelas menangani sengketa pemilu di tingkat kabupaten Kota sesuai UU No. 7 tahun 2017, pasal 101, padal 102 dan pasal 103, jadi kewenangan yang mana kami langgar ?,” ungkap Faisal Jumalang.

Saat ditanya soal PKPU No. 20 tahun 2018 dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang dianggap bahwa Bawaslu kabupaten Mamuju mengambil kesimpulan sendiri tanpa melakukan ada proses Judicial Review, Faisal Jumalang mengatakan itu bukan ranah kami.

“Maaf bukan ranah kami mau menilai peraturan, kami hanya melaksanakan Undang-Undang, dan jelas UUD NKRI 1945 dengan tegas menjamin dan melindungi Hak warga negara, jadi yang bisa mencabut hak politik warga Negara adalah Undang-Undang dan Putusan pengadilan,” tegas Faisal.

Terkait bacaleg PKS yang sebelumnya dinyatakan TMS oleh KPU kabupaten Mamuju karena yang bersangkutan pernah menjadi terpidana kasus korupsi, Bawaslu menjelaskan bahwa Undang-Undang membolehkan dan menajmin setiap warga negara untuk dipilih dan memilih kecuali hak politiknya dicabut oleh Undang-Undang atau Pengadilan.

“Kami hanya melaksanakan perintah Undang-Undang, Bawaslu tidak melindungi siapapun, perintah Undang-Undangkan jelas. Seandainya ada yang tidak membolehkan, tentu kami juga akan laksanakan,” ucap Faisal Jumalang.

Soal pakta integritas yang telah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD PKS Mamuju, Bawaslu menyampaikan syarat pencalonan itu ada di UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak ada pada pakta integritas.

“Perihal sengketa itu, tidak ada salah dan benar baik pemohon maupun termohon, karena masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda. Disinilah kami diberikan fungsi penyelesaian sengketa agar supaya pemilu dapat berjalan tertib, seandainya KPU mau menaati kewajibannya sesuai Undang-Undang,” tutup Faisal Jumalang. (*/Ra)

Check Also

Gempa Masih Terus Terjadi, KPU Mamasa Terima Tenda Kantor Darurat

MAMASA, KANDORANEWS.com – Kerusakan kantor dan gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pasca …