Thursday , March 21 2019

Soal Nasib K2, Sukri; Kita Tunggu Keseriusan Pemerintah Pusat

JAKARTA, KANDORANEWS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya memperjuangkan nasib para tenaga honorer K2 Sulawesi Barat yang menyampaikan aspirasinya beberapa waktu lalu.

Tepatnya Senin (24/09/2018), rombongan Anggota DPRD Sulbar berkunjunga ke kantor Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menyampaikan langsung aspirasi tersebut.

“Kami sudah mendatangi kantor Kemenpan RB, namun pak Mentri tiba-tiba ada agenda ke luar negeri. Jadi kami tak bertemu beliau,” ungkap Sukri Umar Anggota DPRD Sulbar Fraksi Partai Demokrat saat dikonfirmasi via whatsapp.

Tidak ada jawaban tegas dari Kemenpan RB sebab yang menerima kami bukan orang kompeten, bukan pengambil kebijakan. lanjut Sukri.

Foto : Sejumlah Anggota DPRD Provinsi SUlawesi Barat saat berkunjunga ke kantor Kemenpan RB, senin (24/09/2018).

Soal kejelasan nasib K2 ini kata Sukri, masih bergantung pada revisi Undang-Undang No. 5 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga semua bergantung pada keseriusan pemerintah pusat untuk mengangkat atau tidak para honorer K2 tersebut.

“Tergantung UU No. 5 tentang ASN, makanya ini tergantung pemerintah pusat, kalau serius maka semua K2 akan diangkat menjadi ASN,” ungkap Sukri Umar.

Usai berkunjung ke kantor Kemendagri, Rombongan DPRD Sulbar ini juga menjadwalkan untuk mendatangi kantor DPR RI dengan agenda yang sama, menyampaikan tiga poin tuntutan yang menjadi harapan para tegana honorer K2.

“Rencana kami juga mau ke DRP RI untuk konsultasi, dan kami akan meyakinkan Fraksi masing-masing bahwa Indonesia Timur harus diperlakukan berbeda soal nasib tenaga honorer K2 ini,” kata Sukri.

“Intinya, Kalau Pak Jokowi serius, Selesai ini urusan K2 di Sulbar. Semoga kita tidak di PHP untuk urusan politik jangka pendek,” tegas Sukri Umar. (*/Ra)

Check Also

Pemprov Sulbar Dorong Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Lebih Optimal

MAMUJU, KANDORANEWS.com – Provinsi Sulawesi Barat bertekad menjadikan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi lebih optimal …