Wednesday , December 19 2018

Sekrov Sulbar Sebut Mengawasi Dana Desa Adalah Kewenangan Bersama

MAMUJU, kandoranews.com – Dana desa di Provinsi Sulbar yang tersebar pada 575 desa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tercatat  pada 2015 jumlah dana desa yang dialokasikan sebesar 162 miliyar dengan realisasi 99,82 persen, selanjutnya pada 2016 sebesar 362,8 miliyar atau naik 44,6 persen terealisasi sebesar 99,82 persen dan 2017 sebesar 461,09 miliyar naik menjadi 21,30 persen dengan realisasi 100 persen. Sedangkan pada 2018 mendapat alokasi 471,8 miliyar.

Hal itu diungkapkan Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin saat membuka rapat koordinasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Balroom Hotel d’Maleo & Convention, Senin lalu.

Ismail mengatakan, jumlah penduduk miskin di Sulbar didominasi  masyarakat miskin pedesaan sebesar 121,83 ribu jiwa atau sekitar 82,93 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk perkotaan yang hanya mencapai 25,07 ribu jiwa atau sekitar 17,06 persen.

“Dengan adanya dana desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinanan khususnya di Sulbar dapat segera diwujudkan” ucap Ismail

Disampaikan pula, besarnya dana yang diberikan pemerintah pusat kepada seluruh desa di Indonesia berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut, sehingga menurut Ismail dana itu harus dikelolah dengan baik dan mendapat pengawasan dari berbagai pihak agar peningkatan dan kesejahteraan masyarakat dipedesaan dapat terlaksana.

“Kepada para bupati dan camat, kepala PMD saya harapkan tidak usah risih kalau ada pihak lain yang ingin mengontrol dana desa, sebab ini merupakan kewenangan bersama untuk melakukan pengawasan, jadi  kita harus punya komitmen untuk hal itu” tandas Ismail.

Selain itu, keterlibatan masyarakat juga sangat dibutuhkan agar dalam pengelolaan dana desa,  masyarakat tidak hanya sebagai objek dari kebijakan, akan tetapi juga dapat berfungsi sebagai subjek dalam pengawasan tata kelolah dana desa melalui badan permusyawaratan desa.

Terkait hal, itu Ismail meminta kepada aparat penegak hukum agar tidak segang menindak para oknum kepala desa yang sengaja menyalahgunakan dana desa. Sedangakan kepada para kepala desa ia mengingatkan agar berhati-hati dalam mengelola dana tersebut.

“Setiap ada kegiatan, tindakan yang akan dilakukan, harus melalui musyawarah dan berpedoman kepada peraturan yang ada serta gunakan aplikasi siskeudes yang sudah dikerjasamakan dengan BPKP Provinsi Sulbar,” tandasnya.

Sementara Kasubdit PKMD Kemendes PDTT Nursaid Mustafa mengatakan, sebelumnya desa ditempatkan sebagai subkordinat dalam tata pemerintahan di Indonesia, namun sejak lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 pengakuan negara terhadap desa sangat kongkrit.

Terbukti lanjut Nursaid, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kepada 74 ribu desa di seluruh Indonesia yaitu sejak 2015 sebesar 2,8 triliun dan masing-masing desa mendapat 280 juta, pada 2016 sebanyak 680 juta perdesa dari alokasi dana sebesar 40,6 triliun, Sedangkan pada 2017 dialokasikan sebesar 60 triliun sehingga setiap desa memperoleh 800 juta.

“Saya kira kita sepakat anggaran ini tidak kecil dan penggunaannya tentu sudah banyak menghasilkan hal-hal yang diharapkan di desa, meskipun masih banyak yang perlu dioptimalkan”kata Nursaid

Terkait program padat karya, ia menjelaskan berdasarkan SKB empat Menteri, padat karya tunai itu mengisyratkan wajib memberikan upah untuk pekerja sebesar 30 persen.

“Padat karya tunai ini dalah bentuk keberpihakan pemerintah pada rakyat miskin, jadi tolong kita sama-sama untuk mensukseskan

Melalui rakor itu, Nursaid berharap kepada para pendamping desa agar bekerja dengan baik dan menyarankan agar mereka berinteraksi serta mencoba membentuk komunitas di masyarakat, sehingga tercipta partisipasi di dalamnya.

“Sebesar apapun dana desa kalau partisipasi masyarakat tidak ada, maka itu tidak akan sukses” tandasnya

Sekretaris  Dinas PMD Sulbar Hafni Jabbar menyampaikan, tujuan rakor tersebut untuk membangun komitmen dan meningkatkan koordinasi antara Pemerintah daerah dan desa dalam program pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, sehingga pelaksanaan dana desa bisa berjalan dengan baik sesuai aturan.

Rakor P3MD itu berlangsung selama empat hari di mulai sejak 25 hingga 28 Februari dan diikuti para  kepala Dinas PMD dan Kepala Bappeda se-Sulbar, para camat dan Kepala desa, para tenaga ahli provinsi dan kabupaten se-sulbar, kepolisian serta undangan lainnya. (muhyiddin/ra)

Check Also

Evaluasi Ekonomi 2018 dan Outlook 2019: Ekonom Mengapreasiasi Keberhasilan Pemerintah Kendalikan Inflasi

MAKASSAR, KANDORANEWS.com – Perkembangan inflasi secara nasional dalam empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin …