Tuesday , March 19 2019
Foto : Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin didampingi Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Perbendaharaan RI Perwakilan Sulbar , Syaiful Islam saat mengadakan rapat dengan OPD membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) di ruang kerja Sekprov Sulbar, Senin, 27 November 2017

Sekprov Sulbar Sebut Penyerapan DAK Belum Maksimal

MAMUJU, kandoranews.com – Penyerapan dana alokasi khusus (DAK) masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak OPD yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian pengelolaan dana tersebut.

Hal itu dikemukakan Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin pada saat melakukan pertemuan dengan Kakanwil Direktorat Jenderal Kementrian Perbendaharaan RI Sulbar, Syaiful Islam membahas DAK triwulan III tahun 2017 lingkup Pemprov Sulbar yang berlangsung, senin (27/11).

Ismail juga mengemukakan, masih  banyaknya anggaran di dinas terkait  yang belum terserap dengan baik dikarenakan keterlambatan pengumpulan data di tiap OPD, sedangkan pendapatan anggaran Sulawesi Barat masih sangat minim.

“Ini merupakan salah satu kelemahan kita, dan memang ini miris, apalagi PAD Sulbar masih sangat rendah,” tandas mantan penjabat Bupati Mateng tersebut.

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu,  dengan tujuan  untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pemerintah pusat, dan Sulbar merupakan salah satu daerah yang mendapat bantuan tersebut.

Kanwil Dirjen Kementerian Perbendaharaan RI Sulbar, Syaiful Islam mengemukakan, Sulawesi Barat termasuk salah satu daerah yang terlambat melakukan  penyerapan anggaran dan pengumpulan swakelola serta kontrak DAK.

“Sesuai persyaratan dari pemerintah pusat, anggaran yang bersumber dari  DAK disuakelolakan maupun dikontrakkan , dan aturan dari pemerintah pusat sudah sangat jelas  hanya sampai pada 31 Agustus,” ungkapnya

Kepala Bagian Keuangan Sulbar, Amir Biri melaporkan,  DAK fisik terbagi atas dua kategori yaitu DAK regular dan DAK penugasan,  dimana Pemprov sulbar sudah memasuki triwulan ketiga,   hanya menyerap 74 persen dana alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sesuai dengan PNK Nomor 50 pihak Pemprov  melalui surat keputusan Gubernur telah menginformasikan  kepada OPD penerima DAK, penyerahan data dimulai dari 1 juli hingga 31 juli, akan tetapi mendapat kebijakan   dari  pemerintah pusat dilakukan pepanjangan hingga  31 agustus 2017, tetapi  data yang diharapkan dari dinas-dinas terkait masih belum dapat terealisasi.

Selain dihadiri Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin dan Kanwil Dirjen Kementerian Perbendaharaan RI Sulbar, Syaiful Islam bersama tim. Rapat tersebut turut dihadiri Direktur RSU Regional Sulbar, Andi Munatsir  Kabag Keuangan Sulbar, Amir Biri dan OPD terkait.(hms.farid/ra).

Check Also

LDII Ikuti Diskusi Pola Hidup Halal BPJPH-MUI Sulsel

MAKASSAR, KANDORANEWS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia bekerjasama dengan Bidang Informasi …