Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Friday , September 21 2018

POLITIK

Jpeg

oleh : Syarifuddin Mandegar

(Pemerhati Sosial)

Anggapan banyak orang bahwa politik itu akan selalu bersinggungan dengan kawan dan lawan dimana perkawanan dalam politik itu bersifat relatif artinya tidak ada kawan sejati dan tidak ada lawan sejati tergantung kepentingan ideologi politik yang dibangun bersama bisa mempertemukan lawan menjadi kawan dan kawan menjadi lawan, seperti itulah persepsi publik tentang politik.

Menurut Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State Of Nature yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain. Keadaan ini disebut In Abstracto yang memiliki sifat; a) bersaing, b) membela diri, c) ingin dihormati. Untuk menghindari kematian, Hobbes mengemukakan teori perjanjian sosial untuk merubah bentuk kehidupan manusia dari keadaan alamiah ke dalam bentuk negara atau Commen Wealth. Hobbes sebagai seorang filosof ditandai dengan adanya keinginan untuk memperoleh kenikmatan hidup dalam hal materi. Oleh sebab itu dia disebut filosof yang materialistis.Pada sisi teori politik dan teori kekuasaan ini digambarkan oleh Hobbes dalam buku Leviathan. Namun dari segi praktis teori politik Hobbes dominan berlaku pada saat sekarang.

Dalam dunia akademik mungkin anggapan Thomas Hobbes itu keliru yakni tidak sesuai dengan defenisi politik yang sesungguhnya dimana politik dalam literatur akademis adalah jalan untuk menciprakan kebajikan-kebajikan sosial antara penguasa dan rakyat terbangun hubungan politik yang tidak merugikan satu sama lain. namun ini anggapan kaum akademisi yang begitu berbeda dengan persepsi publik yang lahir karena melihat perilaku politik ditengah-tengah masyarakat. disatu sisi persepsi itu tidak dapat disalahkan karena publik itu belajar dari apa yang mereka lihat dan alami kemudian menjadi satu kesimpulan. pada posisi ini, kita bisa menilai bahwa teori dan praktek terkadang tidak sinergis. inilah yang sering disebut dalam ilmu logika sebagai gaya berpikir kontradiktif. Sesuatu yang kontradiksi tidak akan pernah bertemu dalam satu makna sebab akan selalu mengalami pertentangan. tapi walaupun demikian hukum kontradiksi akan selalu mewarnai cara berpikir pelaku politik sementara non kontradiksi hanya bisa eksis dalam ruang akademik.

Perbedaan cara pandang terhadap politik akan menentukan perilaku politik setiap individu yang masing-masing menggunakan rakyat sebagai basis politiknya yang pada akhirnya kita pun mungkin dapat menentukan pilihan-pilihan rasional terhadap kedua cara pandang politik tersebut.  Namun perlu di ingat bahwa basis politik bukanlah satu-satunya faktor dominan untuk menentukan pilihan politik kita sebab rakyat adalah pelaku pasif yang digerakkan oleh instrumen politik yang kita bangun. jika instrumen politiknya memakai opsi pertama maka basis politik akan bergerak kearah penguatan politik pragmatis. jika menggunakan instrumen politik opsi kedua maka tujuannya untuk penguatan politik rasional.

tentu saja pilihan-pilihan politik itu adalah kemerdekaan atas hak-hak setiap individu dalam menentukan perilaku politiknya, tetapi konsekuensi atas pilihan-pilihan itu akan menentukan baik buruknya perilaku politik yang kita sandang. karena dalam politik manusia akan selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan subjektif untuk menentukan cara pandang politiknya, sehingga benturan antara normatifitas politik dengan perilaku politik pragmatis adalah dua hal yang tidak bisa dipertemukan dalam satu wadah cara pola sikap dan perilaku politik secara bersamaan karena kondisi itu sangat berbeda jauh. karenanya, pragmatisme politik  tidak dapat dielakkan karena bicara soal ideologi politik secara institusional tidak lagi menarik dibenak para pelaku politik karena yang utama adalah bagaimana meraih kekuasaan sehingga ketika nuansa fakta politik menginginkan perilaku pragmatis atau sering juga disebut sebagai politik transaksional maka mau tidak mau instrumennya pun dibuat untuk mencapai tujuan pragmatis itu.

Konflik kepentingan juga menjadi hal yang paling krusial dalam membedah esensi politik yang sesungguhnya dan terkadang mengorbankan persaudaraan dan hubungan sosial menjadi retak. Inilah geliat politik yang selama ini telah merusak sistem sosial yang ada dimana budaya politik saat ini tidak lagi memperlihatkan i’tikad baik untuk  membangun situasi politik yang lebih manusiawi yakni membangun harmonisasi antara ideologi politik yang berprikemanusiaan dengan perilaku politik yang manusiawi pula. Perbedaan metodologi dalam memenangkan perheletan politik bukanlah masalah yang harus dipertentangkan tetapi metodologi itu tidak bisa berpisah dari hukum ideologi politik yang dianut karena metodologi merupakan cara untuk mengaktualisasikan ideologi untuk diperkenalkan ke publik.

walaupun politik Pragmatis hanya merupakan persepsi politik yang subjektif tetapi cara ini dianggap paling ideal dalam mencari dukungan karena publik sudah terlanjur mengambil jalan itu sebagai alternatif dalam menghadapi distabilitas sosial yang makin carut marut. sehingga tidak ada kemungkinan untuk merubah ideologi politik secara institusional hanya karena benturan paradigma melainkan menjadikan paradigma politik itu sebagai pendekatan untuk menegakkan ideologi politik yang bermartabat.

Nilai positif dari politik yang bermartabat bukanlah pepesan kosong yang tidak bisa diwujudkan hanya saja ketika nilai itu disandingkan dengan fakta politik pragmatis maka mengalami kamuflase yang sulit untuk ditentukan posisinya karena moralitas politik masih terlalu murah untuk diperjual belikan dalam situasi politik pragmatis. optimis akan terwujudnya politik yang bermartabat tidak bisa hanya dengan wacana semata tetapi para penganut paradigma politik itu sudah saatnya membuat banyak instrumen-instrumen politik secara faktual untuk mewujudkan harapan itu. Instrumen pertama adalah membangun basis politik yang ideologis, yang kedua adalah menyiapkan kekuatan ekonomi, yang ketiga adalah menyiapkan sumber daya manusia  dalam menjalankan roda politik tersebut, yang keempat adalah membentuk institusi politik yang seirama dengan agenda politik yang bermartabat. jika keempat hal itu tidak bisa diwujudkan maka situasi politik pragmatis makin menguasai publik.

Kalau kita bertanya mengapa masyarakat lebih cenderung memilih jalan pragmatis dalam setiap perhelatan politik.. ?? apakah mereka tidak menyadari bahwa piliha mereka terlalu murah untuk diperjual belikan ketimbang menghindari perilaku seperti itu. tentu saja kita tidak bisa serta merta menyalahkan mereka atas pilihannya itu sebaba hal itu adalah bias dari distribusi kekuatan ekonomi yang tidak proporsional dimana sumber daya ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penguasa dan kalangan menengah keatas sehingga secara psikologis mereka terdesak untuk memilih hal-hal yang praktis ketimbang menunggu kebijakan ekonomi yang sama sekali tidak berpihak kepada mereka. Menata perekonomian masyarakat tidak hanya dengan wacana tetapi masyarakat pada umunya lebih menyukai hal-hal yang praktis. Itulah sebabnya masyarakat lebih cenderung dikasi uang ketimbang dijanji sehingga kondisi seperti  ini sangat mudah dimanfaatkan oleh penganut politik pragmatis yang memiliki modal yang cukup untuk mempropaganda masyarakat.  Kemudian terkait dengan lawan dan kawan dalam politik itu hanyalah sebagai instrumen pelengkap untuk membangun kekuatan basis politik baik dari segi ekonomi maupun dari segi kekuatan massa. Setuju atau tidak yang jelas inilah realitas politik yang terjadi selama ini, tergantung kita mau menempatkan diri pada posisi yang mana..wallahualam

Comments

comments

Check Also

Gerakan Mahasiswa Daerah Diluar Daerah.

Oleh : Hairil Amri Ketua Umum IKAMA Sulawesi Barat Yogyakarta (2017-2019) OPINI, kandoranews.com – Sebaiknya kita tidak …

Adventorial