Friday , May 25 2018

Politik Dinasti Ancaman Bagi Demokrasi

KandoraNews.com

Direktur Populi Center Nico Hardjanto menilai politik dinasti mengancam keberadaan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, spirit UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada membatasi politik dinasti dalam rangka menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Politik dinasti mengancam demokrasi. Pasalnya, demokrasi akan dikuasai oleh keluarga tertentu yang memegang kekuatan politik,” ungkap Nico.

Dirinya juga menilai politik dinasti menghilangkan kesetaraan yang menjadi salah satu nilai penting dalam demokrasi. Menurutnya, politik dinasti tidak memberikan persaingan yang sehat dan setara antara warga negara dalam demokrasi.

“Politik dinasti yang bisa kita cermati di Asia adalah di Filipina. Di sana tampak sekali kekuasaan hanya dikuasai oleh keluarga tertentu. Mereka umumnya mempunyai kekuatan senjata, kekayaan dan kekuatan preman,” terangnya.

Sebagaimana diketahui pembatasan politik dinasti diatur dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada. Pasal ini menyebutkan “Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : …. r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.”

Penjelasan Pasal 7 huruf r menyebutkan “yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.”

Nico menilai pembatasan politik dinasti dalam UU Pilkada tersebut dalam rangka menyelamatkan demokrasi. Incumben, menurutnya mempunyai previlise-previlise yang bisa dimanfaatkan untuk memenangkan kontestasi pilkada.

“Incumben dapat menggunakan kekuasaannya kekuasaannya, fasilitas publik dan melakukan mobilisasi dalam rangka memenangkan keluarga atau pihak tertentu dalam pilkada. Ini yang membuat pertarungan dalam pilkada tidak egual,” tegasnya.

Dia mengakui, dalam UU Pilkada masih ada celah bagi incumben untuk melanggengkan kekuasaan dinastinya. Pasalnya, UU Pilkada tidak membatasi keluarga incumben mencalonkan diri di daerah lain.

“Persoalannya sekarang, politik dinasti hanya dibatasi di daerah yang sama sehingga incumben bisa menyiapkan keluarganya di daerah lain. Konsentrasi keluarga politik tidak satu daerah, tetapi menyebar di berbagai daerah,” Kunci Nico.(Selasa,14/14/15)

Sumber : BERITA SATU.com

Comments

comments

Check Also

Salim-Marwan Bakal Tolak Jika Metode Debatnya Begini

POLMAN, KANDORANEWS.com – Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Polman Nomor urut 1 Salim S Mengga-Marwan …

Adventorial