Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Friday , September 21 2018

Permohonan PKS Dikabulkan, KPU Sesalkan Sikap Bawaslu

MAMUJU, KANDORANEWS.com – Sidang sengketa pemilu yang digelar Bawaslu kabupaten Mamuju antara PKS sebagai pemohon dan KPU kabupaten Mamuju sebagai termohon yang digelar pada jumat (31/08/2018) akhirnya diputuskan. Dimana Bawaslu kabupaten Mamuju mengabulkan permohonan pemohon.

Dalam putusannya, Bawaslu Kabupaten Mamuju menerima permohonan pemohon dan memerintahkan KPU kabupaten Mamuju untuk kembali mengakomodir Bacaleg asal PKS Dapil II Mamuju Maksum Dg Manassa kedalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Seperti diketahui bahwa KPU kabupaten Mamuju beberapa waktu lalu telah menetapkan Maksum DG Mannassa sebagai Bacaleg Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebab pernah terlibat kasus korupsi yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mamuju.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU kabupaten Mamuju menyayangkan sikap Bawaslu kabupaten Mamuju yang dianggap bertindak diluar dari kewenangan dalam memutuskan perkara tersebut.

“Yang kami sayangkan bahwasanya Bawaslu kabupaten Mamuju sudah bertindak selaku hakim agung yang mengadili perkara jika ada Undang-Undang atau peraturan yang bertentangan dengan aturan yang ada diatasnya,” ungkap Hamdan Dangkang Ketua KPU kabupaten Mamuju saat dikonfirmasi via whatsapp.

Berdasarkan PKPU No. 20 tahun 2018 sudah jelas dalam pasal 4 ayat 3 dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Disatu sisi, Bawaslu kabupaten Mamuju juga tidak mendasari bukti yang kami ajukan sebagai dasar mereka dalam mengambil keputusan yakni Pakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh ketua dan sekretaris PKS Mamuju. Lanjut Hamdan.

Dalam Pakta Integritas tersebut jelas disebutkan bahwa, Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta  Integritas ini yaitu terdapat bakal calon yang diajukan berstatus sebagai mantan terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan/atau Korupsi, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan.

“Yang dipersoalkan Bawaslu Mamuju yakni PKPU No. 20 yang dianggap bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2017. Yang bisa mengatakan itukan hanya hakim Mahkamah Agung setelah ada proses Judicial Review, sepanjang hal tersebut belum ada, maka PKPU No. 20 ini sifatnya mengikat untuk semua termasuk Bawaslu,” tegas Hamdan Dangkang ketua KPU kabupaten Mamuju.

Pihaknya juga mengatakan bahwa sikap Bawaslu Mamuju yang mengabulkan permohonan sengketa pencalonan mantan narapidana koruptor dari PKS Mamuju ini merupakan tindakan yang sangat jauh dari semangat Reformasi.

KPU Mamuju menilai bahwa dalam pengambilan keputusan terhadap gugatan sengketa pencalonan mantan napi korupsi dari PKS ini, Bawaslu kabupaten Mamuju secara terang benderang tidak menjadikan PKPU No. 20 sebagai rujukan.

“Mestinya, Bawaslu sebagai tulang punggung pengawasan pemilu harus memastikan bahwa tidak ada mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba yang diloloskan sebagai calon anggota legislatif oleh KPU Mamuju,” tegas Hamdan.

Meski demikian kata Hamdan, KPU akan tetap menghargai putusan tersebut dan menunggu surat resmi dari KPU RI terkait hal ini. (*/Ra)

Comments

comments

Check Also

Resmi, KPU Mamuju Umumkan DCT Pileg 2019

MAMUJU, KANDORANEWS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Mamuju resmi umumkan Daftar Calon Tetap (DCT) …

Adventorial