Saturday , February 16 2019

Pemprov Sulbar Dapat Rapor Merah Ombudsman, Begini Pesan AAS

MAMUJU, KANDORANEWS.com – Beberapa waktu lalu, Ombudsman RI Sulawesi Barat (Sulbar) merilis Rapor hasil uji kepatuhan pemenuhan komponen standar layanan publik tahun 2018.

Dari hasil tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar menerima rapor merah dari Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat, sedangkan empat Kabupaten lainnya menerima rapor kuning. 

Untuk Pemprov Sulbar, di tahun 2016 juga menerima rapor merah dari Ombudsman. Di tahun 2017 mampu naik satu tingkat dengan mendapatkan rapor kuning. Namun tahun 2018, kembali medapatkan rapor merah. 

Menanggapi hal tersebut, Mantan Gubernur Sulbar dua periode, Anwar Adnan Saleh megatakan, apapun hasil rilis dari Obdusman RI Sulbar, terkait pelayanan publik, ia meminta kepada masyarakat untuk tetap bersabar menunggu gebrakan-gegrakan yang terbaik dibawa pemerintah Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar (ABM-Enny) 

“Dua tahun sudah saya tinggalkan pemerintahan ini, ya memang banyak masyarakat masih menunggu, saya katakan mungkin belum, kan belum cukup dua tahun (ABM-ENNY) dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar). Mugkin nanti tahun ketiga baru ada gebrakan-gebrakan dilakukan oleh pemerintahan sekarang,” ujarnya saat ditemu disalah satu warkop, Jl. Yos Sudarso, Mamuju, saat menghadiri syukuran hari lahir Ketua ASKONAS Sulawesi Barat, Kamis (7/2) malam.  

Selain mendapat rapor merah dari ombudsman Sulbar, Rabu (6/2), kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar merilis, pertumbuhan ekonomi Sulbar tahun 2018 tumbuh sebesar 6,23 persen. 

BPS menilai, ekonomi Sulbar tahun 2018 sebesar 6,23 persen terbilang melambat dibanding tahun sebelumnya. Pasalnya, ekonomi Sulbar tahun 2017 sebesar 6,62 persen. 

Menanggapi hal itu, dirinya juga menyesalkan hal tersebut. Karena menurutnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 harusnya lebih maju. Itu dikarenakan di dua periode dirinya memegang estafet kepemimpinan di Sulbar, pembangunan infrastuktur semuanya hampir rampung.

“Infrasturktur dasar pemerintahan, kemudian akses ke masyarakat juga sudah hampir seluruhnya sudah (rampung), listrik sudah masuk ke Desa-Desa, jadi saya kira tidak ada alasan untuk melambat itu. Ini disesalkan juga, harusnya kita tidak melambat,” katanya. 

Meski begitu, orang yang disebut ‘Bapak Pembangunan’ Sulbar ini berharap, para pengambil kebijakan tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sulbar. 

“Semua harus diutamakan. Apalagi ini provinsi kecil, kita mendesain pembentukan provinsi ini yang pertama adalah untuk memberikan kesejahteraaan masyarakat,” harapnya.  

“Karena itu saya faham betul, untuk bisa memberikan kesejahteraan ada yang penting, bagaimana membangun akses, supaya pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, pembangunan bisa berjalan, dan juga pelayanan terutama pendidikan dan kesehatan bisa berjalan dan saya kira kita sudah lakukan itu,” tutupnya. (Zul/Ra)

Check Also

Polisi Amankan Pelaku Penyebar Video Mesum di Majene

MAJENE, KANDORANEWS.com – Satreskrim Polres Majene secara resmi merilis Perkara dugaan tindak pidana penyebaran video …