Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Saturday , November 17 2018

Muh. Yusuf Nilai Ada Keganjilan Dalam Pelantikan Sekda Mamuju

MAMUJU, kandoranews.com –  Dalam konteks Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Daerah pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara/daerah beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi daerah tersebut. Sekaitan dengan adanya pelantikan Sekda Mamuju yang terpilih.

Muh. Yusuf pengajar hukum tata negara universitas tomakaka menjelaskan  bahwa pelantikan Sekda Mamuju menilai ada hal-hal yang ganjil dalam kaca mata Ketata Negarawan dan pemerintahan sehingga panitia pelantikan S    ekda harus mampu menjelaskan kepada masyarakat.

Ini akan menjadi preseden buruk tata kelola pemerintahan baik dan bersih (good goverment dan clean goverment) apabila tidak dijelaskan kepada masyarakat ini akan berimplikasi terhadap tindakan dan perbuatan Sekda kedepan.

Lanjut Yusuf, sekaitan keganjilan yang dimaksud dalam proses pelantikan sekda Mamuju yaitu sebagai berikut.

Pertama, bahwa dalam konteks kelembagaan negara/ pemerintahan dilihat dari sisi fungsi dan struktural, sekda Mamuju dilihat dari segi struktural dan sebagai pimpinan Apartur Sipil Negara (ASN).

Bahwa dalam pelantikan sekda Mamuju yang menjadi saksi adalah orang yang berada diluar dari struktur pemerintahan. Yang menjadi pertanyaan apakah dibolehkan ? dan apakah ada dasar hukumnya diluar struktur pemerintahan yang menjadi saksi dalam pelantikan tersebut? ini yang harus di jelaskan oleh panitia pelantikan sekda.

Kedua, bahwa yang dilantik ini adalah sekda Mamuju pimpinan ASN yang sudah berpangkat/golongan empat D, semestinya/Idealnya yang menjadi saksi yang setara dengan pangkat/golongan sekda, masa yang menjadi saksi diluar struktural dan dibawah pangkat/golongan sekda ini persoalan etika pemerintahan kalau menurut saya ini jelas tidak etis.

Ketiga, kalau ini nilai kebiasaan selama ini setiap dalam pelantikan sekda yang menjadi saksi adalah seseorang yang berada diluar struktural pemerintahan dan di bawah pangkat/golongan sekda ini akan menjadi pemerintahan yang tidak menganut kepastian hukum/asas legalitas. Karna mengelolah pemerintahan tidak seperti mengelolah warkop tetapi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Inilah catatan penting dan keganjilan yang saya lihat saat pelantikan Sekda Mamuju panitia harus mampu menjelaskan kepada masyarakat. Implikasinya kedepan Sekda apabila beliau berbuat/bertindak dalam pemerintahan atau ada kebijakan ini akan diduga menjadi cacat hukum/ilegal dalam pemerintahannya. tegas Muh. Yusuf. (Ra/Fa)

Comments

comments

Check Also

Sambut Hari Juang Kartika, Personel Kodim Polmas Bersihkan Rumah Ibadah

POLMAN, KANDORANEWS.com – Dalam rangka menyambut Hari Juang Kartika (HJK) Tahun 2018, Anggota Kodim 1402/Polmas bersama …

Adventorial