Sunday , December 16 2018

Menuju Pembangkangan Civil Society Sebagai Kritik Pembangunan

KandoraNews.com

Oleh : Santa (Aktivis Kopel RI)

Negara yang baik adalah Negara yang mampu memberikan rasa nyaman,aman, kebebasan,keadilan serta kesejahteraan bagi rakyatnya (welfare state).olehnya itu kalau ada Negara yang tidak mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mendasar rakyatnya dalam rumusan dan implementasi pembangunan maka kualitas Negara itu perlu dipertanyakan. Jika kita mencermati fungsi Negara dalam kajian teoritik maka tidak akan terlepas dari poin-poin yang saya sebutkan diatas. Sebut misalnya pendapat Jhon Lock bahwa minimal Negara harus melindungi masyarakat atau rakyatnya dari rasa ketakutan atau keselamatan jiwanya dari gangguan pihak-pihak lain, menjamin kebebasan manusia sebagai hak primer rakyat, menjamin adanya hak kepemilikan atau hak milik untuk masing-masing warga. Pendapat yang sama juga ditegaskan Prof.Miriam Budiarjo dalam bukunya pengantar dasar-dasar politik bahwa fungsi utama dari Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya bukan malah membunuh atau merampok hak-hak rakyatnya.

Pembangunan atau konsep Development semakin dibutuhkan dalam memberi spektrum Negara untuk mencapai cita-cita suatu Negara maka menarik untuk mencermati pendapat Prof.Damsar lewat bukunya:pengantar sosiologi politik mencoba memetakan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan Negara maka dibutuhkan paling tidak ada tiga pilar utama dari Negara yaitu: satu pilar pemerintah sebagai pelopor atau yang menyusun formulasi pembangunan Negara kedua pilar swasta atau aktor privat sebagai pelaku dalam pembanguanan ekonomi atau eksekutor pembangunan yang telah digagas atau direncanakan pemerintah yang ketiga masyarakat sivil (civil society) sebagai pilar atau aktor yang mengimbangi atau mengontrol kegiatan aktor pertama dan kedua agar benar-benar berjalan sesuai harapan rakyat.

Istilah civil society menurut Antonio Gramsci itu sebagai pembeda dari mesyarakat negara atau masyarakat politik, dimana didalam masyarakat sipil ada kelompok oranisasi sosial seperti partai politik,gereja,sarekat dagang,masyarakat adat,s dan sarekat buruh yang saling berinteraksi atau salin berhubungan satu sama lain (jainuri dan salahudin,2014;10). Gramsci mengatakan negara tidak termasuk dalam kategori tersebut karena negara memiliki kekuatan koersif (memaksa). Masyarakat sipil merupakan suatu perjuangan kelas dan perjuangan demokrasi kerakyatan. Masyarakat sipil juga merupakan suatu wadah diamana kelompok-kelompok sosial yang lebih rendah (subordinate) dapat menyusun perlawanan mereka danmembangun sebuah hegemoni alternatif (counter-hegemony).

Dari sinilah sumber judul tulisan ini menuju gerakan pembangkangan masyarakat sivil sebagai kritik terhadap aktor pertama dan kedua yang banyak melakukan penyimpangan karena perselingkuhan kepentingan diantara keduanya yang menyebabkan banyaknya hak-hak dasar masyarakat marjinal baik perkotaan maupun pedesaan, bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa hak-hak minoritas warga yang pada level grestrot tidak diakomodir dalam tahapan formulasi kebijakan, sehingga alokasi sumber daya untuk kelompok tersebut dipastikan nol.belum lagi aspirasi politik rakyat cendrung diparkir disimpan jalan lalu rakyat hanya dihibur oleh suara-suara manis yang keluar dari mulut-mulut bandit-bandit musuh rakyat yang cukup lama merampok dan menganiaya hak-hak dasar mereka, sehingga mau tidak mau suka tidak suka aktor pertama dan kedua dalam konsep pembangunan mesti membuka ruang untuk melihat,menampung dan menerima serta merealisasikan aspirasi dari setiap komponen hak-hak dasar kelompok masyarakat marjinal yang mana menjadi domain garapan civil society. Bila itu tidak berbuah maka posisi seperti inilah civil society akan menyusun strategi gerakan menuju gerakan pembangkangan civil society sebagai kritik terhadap model pembangunan.

Check Also

Menuju Pemilu 2019; Partai dan Elektabilitas Caleg

Oleh : DR. H. Suhardi Duka (Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat) OPINI, KANDORANEWS.com – Pada …