Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Monday , November 19 2018

MEMBANGUN BUDAYA POLITIK SANTUN

Oleh : Asri Talondo
(Aktivis Lembaga Hukum Progresif ).
Gelombang demokrasi dewasa ini telah mampu mengukir dalam hal memilih pemimpin bangsa, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati/Wali kota maupun Legislatif, dilakukan proses seleksi melalui pemilihan langsung oleh rakyat, sementara itu partai-partai menjadi petaruh dari proses pemilihan langsung dimaksud. dalam hal ini terdapat pertanyaan mendasar: pertama, telahkah mampu partai mempersiapkan calon pemimpin bangsa ?. kedua telahkah rakyat memilih dengan hati nuraninya ?, sementara beberapa rekayasa untuk menang tidak dapat dielakkan, mulai dari money politics, maju tak gentar membela yang bayar dan sebagainya adalah realitas pernik tidak sedap yang acap kali muncul bersamaan dengan proses pemilihan para pemimpin bangsa. apapun, semuanya merupakan suatu pembelajaran yang amat bermakna bagi proses pendewasaan elit politik dan segenap rakyat.
Ditengah arus perpolitikan bangsa indonesia, semakin hari semakin tidak memiliki arah yang jelas dalam membangun  perpolitikan yang demokratis, bermoral, dan memiliki nilai-nilai yang religius.  terjadi sebuah penurunan dekradasi etika politik dengan melihat realitas perhelatan politik  di setiap momentum baik PILPRES,Gubernur,Bupati/Wali Kota maupun Legislatif.
Prospek PARPOL kedepan terutama menghadapi suksesi PILKADA serentak khususnya di wilayah Sul-Bar yang Mala’biq,  dari empat daerah yang akan melaksanakan PILKADA secara serentak yaitu, kabupaten Majene, Mamuju, Mateng dan Matra. besar harapan masyarakat Sul-Bar  yang memberikan amanah kepada setiap pilihannya untuk membawa perubahan bagi dirinya dan daerahnya.  ketika kita melihat dimedia massa dimana para politikus, pejabat yang tersandung kasus korupsi, partai politik yang berseteru dan tidak memperlihatkan etika yang baik terhadap kanca perpolitikan indonesia yang berbudaya dan bermoral, saling fitnah bahkan adu fisikpun sering kita saksikan.
Persoalan diatas, memberikan penyadaran akan perlunya penegasan kembali terhadap historis, ideologi sebuah partai politik kenapa demikian, karena nyaris tidak bisa lagi dibedakan antara partai politik yang berazaskan pancasila maupun partai yang berazaskan agamais. hampir kita tidak melihat lagi perbedaan implementasi ideologi yang menjadi falsafah gerakannya dalam setiap percaturan politik lima tahunan ini. sudah menjadi sesuatu yang lazim jika kemudian  ideologi partai politik hanya menjadi azimat politik yang digunakan untuk memperoleh suara pemilu ataupun pilkada melalui kegiatan kampanye. terdegradasinya sebuah ideologi parpol yang tidak lagi memberikan edukasi politik, mengiringi politik kepartaian sekarang dan kedepan lebih didasarkan pada ‘’ ideologi materialisme kapitalis ( kebendaan dan uang )’’. bukan, hal-hal seperti keyakinan atau sistem nilai dan norma yang menjadi pijakan perjuangan.
Politik sesungguhnya adalah siasat atau seni untuk mencapai tujuan. namun, tidak bebas nilai atau menggunakan segala cara untuk mencapai hasrat kekuasaan yang mengesampingkan nilai, etika,moral, budaya, dan agama.
Politik sesungguhnya tidak lepas dari kajian budaya, bahkan  bisa jadi dekat ketimbang dengan ilmu politik itu sendiri. Sejarah perkembangan kajian budaya adalah sejarah perlawanan terhadap dominasi kekuasaan sebuah tradisi ilmu pengetahuan. politik dalam kajian budaya selanjutnya adalah sesuatu yang tidak netral,tidak berbicara menang kalah, melainkan sesuatu yang berhubungan dengan posisi tempat seseorang berbicara, kepada siapa sasaran pembicaraannya dan situasi tertentu yang melingkari. maka, budaya politik merupakan bagian dari kehidupan politik. walaupun sebagian seringkali memandang budaya politik tak semestinya di gunakan demi memenangkan setiap perhelatan politik. cara pandang politik seperti itu adalah budaya politik kekuasaan yang mengesampinkan nilai, moral, kultur masyarakat atau kelompok orang lain. bahkan lebih ekstrimnya mengatakan, bagaimana kita berpolitik ala Nabi dilain sisi disekitar kita dikelilingi politisi IBLIS. ini adalah pemikiran yang keliru, karena sejarah telah memperlihatkan kepada umat manusia dimana Nabi Muhammad SAW meruntuhkan kekuasaan kaum kafir Qurais, Mahatmagandi dengan filsafat etikanya, imam Khomeini dengan revolusi bunganya meruntuhkan kekuasaan yahudi Amerika, bahkan Rasulullah orang nomor satu yang berpengaruh didunia karena budaya politik santunnya. dalam memahami budaya politik, maka perlu dibahas fenomena, kultur, ras, agama, kemasyarakatan yang berlaku dan diterjemahkan dalam aturan-aturan, tradisi, nilai, maupun pola interaksi dalam komunitasnya.
Ridwan saidi perna menyebutkan bahwa budaya (atau wujud budayanya; kebudayaan), merupakan salah satu faktor dan sumber utama dari sistem atau nilai yang dihayati dan dianut seseorang atau masyarakat, yang selanjutnya membentuk sikap mental serta pola pikirnya. jika budaya politik yang dibangun oleh elit politik adalah budaya uang, budaya tumbang-menumbangkan, black campaign dan negativ campaign. maka cara pandang dan pola pikir masyarakat akan seperti itu. sehingga tak heran kemudian masyarakat kecewa bahkan tidak lagi mempercayai kepada calon wakil rakyat, calon Bupati, Gubernur, maupun Presiden pada saat kampanye. ditambah lagi janji-janji yang tidak direalisasikan saat menjadi wakil rakyat. pola prilaku individu dalam suatu masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang ada dalam masyarakat dimana individu berada, dan nilai yang ada dalam masyarakat tak lepas dari nilai yang ditanamkan oleh pemerintahnya. karena sistem nilai inilah yang menjadi mindset bagi entitas masyarakat. cara berpikir, bersikap dan prilaku yang terpolakan ini kemudian disebut sebagai sistem budaya.
Politik secara konotatif sering dimaknai sebagai prosesi kejahatan untuk menggapai suatu kekuasaan, padahal secara konsepsional, politik lebih memberikan makna menyangkut keleluasaan ruang yang bernilai seni dan ilmu dalam menjalankan pemerintahan, termasuk didalamnya seni dan ilmu menggapai puncak kekuasaan dalam pemerintahan. makna politik dalam ruang yang bernilai seni, memiliki kaedah dasar bahwa berpolitik dengan aksesoris apapun tetap mencuatkan rasa keindahan, mengundang empaty dari pihak manapun, baik kalangan yang berhaluan politik sama ataupun berbeda. makna politik yang bernilai ilmu seni, memiliki kaedah dasar bahwa yang mendasari sebuah prosesi dalam menggapai kekuasaan dan menjalankan kekuasaan dilandaskan pada akal sehat yang terbimbing oleh hati nurani, sehingga menempatkan pada kekuasaan bukan sebuah jargon untuk “menguasai siapapun dan pihak manapun’’, melainkan “ melayani siapapun dan pihak manapun’’.
Pengertian politik dalam makna diatas, memiliki kaitan erat dengan dimensi kebudayaan suatu bangsa, sehingga dapat ditemukan rumusnya atas berbagai hal yang bersinggungan dengan prilaku politik, bernilai tidaknya, bermartabat atau tidak, etis atau tidak, yang pada dasarnya kembali pada nilai-nilai budaya dan ideologi suatu bangsa dan asumsi dasar tegaknya sebuah kedaulatan bangsa. bagi bangsa indonesia, ideologi yang dimaksud tentu Pancasila dan kedaulatan yang dimaksud adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pertanyaannya adalah bagaimana membangun budaya politik santun ?, tentunya ini akan menjadi telaah kritis setiap  stake holder dalam mengintropeksi  perpolitikan bangsa ini. baik kalangan pemerintah, PARPOL, LSM, Perguruan Tinggi, maupun mahasiswa dalam membangun  budaya politik santun yaitu, tidak terlepas dari dimensi spritual, intelektual, emosional, atau etika politik sebagai kaedah universal. karena hakekat berpolitik adalah memberikan kontribusi bagi proses percepatan pembangunan, mencapai cita-cita luhur bangsa, sehingga buahnya dinikmati oleh seluruh (sebagian besar) rakyat, bukan individu, golongan, partai, agama, ras, suku, dan sejenisnya.
Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa kejelasan aturan main perpolitikan perlu dibangun. Ridwan Saidi, sala satu tokoh budayawan politik, banyak menguak berbagai praktek politik yang tidak etis, hingga sampai pada kesimpulan hancurnya etika politik dinegri ini, menjadi bangsa yang korup hingga matinya mata hati elit politik. tentu fenomena ini berlaku bagi oknum yang dengan sengaja menggunakan kesempatan dan kekuasaan sehingga yang tejadai bergabagai krisis multidimensi yang amat nyata didepan mata seperti: KKN, penegakan hukum yang lemah, kebohongan publik, politik balas budi, haus pujian namun krisis prestasi, teror dan intimidasi dari premanisme penguasa, orientasi kekuasaan belaka, disisi lain penduduk desa dan masyarakat miskin kota melarat, politik dagang sapi, konspirasi dana aspirasi DPR, dana bansos yang tidak tepat sasaran, dan sebagainya. hal itu, memberikan makna betapa rapuhnya etika politik yang tengah terjadi dinegri ini.
Kebanggaan terhadap negara, karena telah terlepas dari penjajahan bangsa lain, ternyata harus dikubur hidup-hidup, karena penyambung lidah penjajah kolonialisme tersebut telah bermetamorfosis kedalam rahim putra bangsa sendiri dalam hal ini politikus. elit politikus kita telah lama menjadi konsumen atau penikmat sejarah perjuangan para pahlawan yang dengan darah, cucuran keringat, dan air mata yang telah memerdekakan bangsa indonesia dari penjajah. tujuh puluh tahun indonesia merdeka tapi masi banyak saudara kita (rakyat kecil) yang terisolir dalam kemiskinan, tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, tidak bisa mencium aroma pendidikan formal, pengangguran terdidik bagi sarjana muda merajalela, tidak mendapatkan perlakuan hukum yang jujur dan adil dan masi banyak lagi patologi sosial yang tidak bisa diurai satu-persatu.
Didepan mata kita terpampang baliho para calon Bupati dan calon Gubernur yang menghiasi sudut kota dan desa. beragam tagline dan paras wajah yang menarik simpati rakyat, tampil ibarat titisan sang dewa dari langit yang akan membawa perubahan nasib manusia kearah yang lebih baik dalam hal ini kesejahteraan dan kedamaian. retorika politiknya yang membuat pendukungnya terkesimah bahkan menjadi pendukung fanatik yang siap mati, berlawanan dengan sahabatnya, tetangganya, bahkan saudaranya sekalipun relah bermusuhan bertahun-tahun karena perbedaan pilihan dan pandangan politik. hal inilah yang menjadi PR besar bagi para elit politik maupun para cendekiawan, karena jangan sampai rakyat yang menjadi korban dari kepentingan politik para penguasa.
Kembalilah menata sistem perpolitikan bangsa khususnya Sulbar yang mala’biq ini, menjadikan politik yang berbudaya santun dalam mewujudkan bangsa indonesia yang berkeadilan. penerapan sistem politik yang sukses didalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat, mau tidak mau harus memperhatikan kaidah-kaidah universal manusia didalam menuju kepada tercapainya keadilan dan kemakmuran yang diridhai Allah swt.

Comments

comments

Check Also

Menuju Pemilu 2019; Partai dan Elektabilitas Caleg

Oleh : DR. H. Suhardi Duka (Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat) OPINI, KANDORANEWS.com – Pada …

Adventorial