Wednesday , December 19 2018

LAKIP-RI Beberkan Dugaan Pelanggaran Pilgub Sulbar

MAMUJU, kandoranews.com – Tim 7 Lembaga Pengawasan Kinerja Pemerintah & Aparatur Negara Rpublik Indonesia (LAKIP-RI) beberkan beberapa dugaan pelanggaran pemilukada Sulawesi Barat 2017, senin (06/03)

Melalui pernyataan resmi yang digelar di kantor Bawaslu provinsi Sulawesi Barat siang tadi, Aldi Muh. Natsir Tim 7 LAKIP-RI menyampaikan beberapa temuan dugaan pelanggaran pilgub Sulbar 2017 yang dilakukan oleh penyelenggara.

Dalam melakukan audit atau pengkajian penyelenggaraan pemilukada di Sulbar, LAKIP-RI menegaskan bahwa peran mereka hadir untuk memastikan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi di Sulawesi Barat ini harus berjalan dengan berkualitas, aman dan demokratis sesuai dengan amanah undang-undang yang ada.

Mengambil peran tersebut, LAKIP-RI kemudian membuka posko pengaduan dugaan pelanggaran pilgub di kabupaten Polman dengan alasan untuk memberikan pelayanan yang baik dengan akses yang lebih mudah dan terjangkau, selain itu LAKIP-RI juga mendapat banyak pengaduan dari kabupaten ini.

Setidaknya ada 40 orang masyarakat yang menyampaikan testimoni dan kesaksian dalam dugaan pelanggaran pilgub Sulbar 2017 di kabupaten Polman, diantaranya pemilik KTP-EL yang tidak diberikan kesempatan untuk memilih oleh petugas KPPS dengan alasan yang tidak jelas, selain itu ada juga yang mengadukan bahwa dirinya tidak mendapatkan surat pemberitahuan (C6) karena tidak terdaftar sebagai DPT bahkan ada juga pemilih pemula yang sama sekali belum memiliki KTP manual ataupun KTP-EL justru mendapatkan surat pemberitahuan (Form C6, red).

Beberapa poin tersebut menjadi bahan kajian LAKIP-RI dalam melihat banyaknya dugaan pelanggaran pemilukada di Sulawesi Barat 15 februari lalu. Pihaknya menyampaikan bahwa akan terus melakukan pengkajian dan koordinasi dengan pihak terkait utamanya KPU, Panwaslu maupun Bawaslu.

“Kami tentu terbatas untuk melihat secara keseluruhan dugaan pelanggaran pemilu di Sulbar, namun dari beberapa temuan ini akan menjadi bahan kami untuk mengkaji dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.” terang Aldi Muh. Natsir Tim 7 LAKIP-RI

Aldi menambahkan bahwa soal DPT menjadi fokus LAKIP-RI sebab hal ini yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh hak pilih pada pemilukada 15 februari lalu, selain itu beberapa kasus seperti keterlibatan ANS dalam dugaan kecurangan pilkada Sulbar juga akan diusut tuntas.

“Menjadi bagi kami adalah soal DPT, sebab masih banyaknya masyarakat yang menyampaikan laporan karena tidak terdata dalam DPT dan tidak dapat menyalurkan hak suara mereka, selain itu keterlibatan penyelenggara maupun ASN juga akan kami usut tuntas.” tegas Tim 7 LAKIP-RI Aldi Muh. Natsir.

Ditempat yang sama, perwakilan Bawaslu Sulawesi Barat Hamka Gani menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut bersama dengan komisioner Bawaslu Sulbar.

“Walaupun hari ini komisioner Bawaslu Sulbar tidak berada ditempat, kami akan tetap meninjaklanjuti laporan ini bersama dengan komisioner Bawaslu Sulbar untuk kemudian melihat apakah benar terjadi pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.” demikian Hamka Gani. (Ra/Fa)

Check Also

Evaluasi Ekonomi 2018 dan Outlook 2019: Ekonom Mengapreasiasi Keberhasilan Pemerintah Kendalikan Inflasi

MAKASSAR, KANDORANEWS.com – Perkembangan inflasi secara nasional dalam empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin …