Sunday , December 16 2018

Kisruh Balabalakang, Kemendagri; Perda RT/RW Kaltim Tak Sesuai Aturan

JAKARTA, kandoranews.com – Kisruh pulau Balabalakang atas terbitnya Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang RT/RW Provinsi Kalimantan Timur pasal 40 ayat 1 (Satu) huruf C poin 6 dan pasal 55 ayat 1 (Satu) huruf F, yang mencantumkan pulau Balabalakang masuk dalam wilayah Prov Kaltim, Kemendagri sepakati akan lalukan evaluasi terhadap Perda tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh bupati Mamuju Habsi Wahid usai mengikuti rapat dengan Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Tumpak H.Simanjuntak di jalan Merdeka Utara no 7 Jakarta Pusat, jumat, 24 Maret 2017 lalu.

Rapat yang difasilitasi oleh anggota DPD RI Asri Anas yang juga dihadiri oleh ketua DPRD Prov. Sulawesi Barat, pejabat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Dirjen penataan Ruang ATR/BPN, Pushidrosal, Dirjen Otonomi Daerah,Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Unsur Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan mengerucut setelah dipastikan bahwa perda RT/RW Kaltim tahun 2016-2036 telah bertentangan dengan undang-undang No 26 tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dan Permendagri Nomor 56 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Dari kesepakatan itu bupati Mamuju Habsi Wahid berharap kisruh pulau Balabalakang tidak lagi memunculkan polemik  karena telah sangat jelas bahwa wilayah kecamatan terluar Kabupaten Mamuju yang memiliki penduduk sebanyak 2.436 jiwa ini secara yuridis formil adalah wilayah administrasi Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat

“Kita berharap rekomendasi kesepakatan hari ini dapat secepatnya ditindak lanjuti oleh Kemendagri agar persoalan ini dapat segera diselesaikan.” tegas Habsi Wahid. (Hms/Ra/Fa)

Check Also

Evaluasi Ekonomi 2018 dan Outlook 2019: Ekonom Mengapreasiasi Keberhasilan Pemerintah Kendalikan Inflasi

MAKASSAR, KANDORANEWS.com – Perkembangan inflasi secara nasional dalam empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin …