Thursday , March 21 2019

Hatta Kainang Ungkap Potensi Masalah Rekap Suara Hingga Malam Hari

MAMUJU, KANDORANEWS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memprediksi penghitungan suara pemilu 2019 bisa berlangsung hingga tengah malam di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

Prediksi itu didapat berdasarkan hasil simulasi yang sudah dilakukan KPU RI beberapa waktu lalu. Lamanya waktu penghitungan suara akibat banyaknya surat suara yang harus dihitung nanti.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bappilu Partai NasDem Sulawesi Barat, Hatta Kainang, SH menyampaikan bahwa, ini akan berpotensi terjadinya berbagai permasalahan.

“Terkait proses rekapitulasi suara pemilu 2019 ini, kami kawatir akan terjadi problem besar, dimana proses ini pasti tidak akan dilakukan secara terbuka dan terang, karna akan berakhir tengah malam atau bahkan subuh dini hari.” ucap Hatta Kainang.

Dirinya menjelaskan, proses rekapitulasi yang dilakukan hingga malam hari, memicu banyaknya potensi masalah yang berpotensi membuat proses menjadi tidak jelas dan gelap, apalagi dibeberapa daerah daerah terpencil dan jauh.

“Kami meminta KPU Sulbar untuk membuat formulasi dalam bentuk surat edaran KPU dengan melakukan proses FGD stakeholder pemilu, memang partai punya saksi-saksi, namun tetap punya keterbatasan. Perlu diingat, sengketa rekapitulasi berpotensi menimbulkan pemilihan ulang atau penghitungan ulang. Untuk itu, kami meminta KPU dan Bawaslu Sulbar mengatensi persoalan ini sehingga pemilu dapat berjalan secara baik dengan hasil diterima baik oleh peserta pemilu,” harap Hatta.

Selain soal rekapitulasi yang berlangsung hingga malam hari, Hatta Kainang selaku Ketua Bappilu Partai NasDem Sulawesi Barat, juga menyorot soal beberapa TPS yang didirikan ditempat sebagai alternatif sementara. Mestinya, kata Hatta, TPS itu harus didirikan dibangunan permanen, bukan hanya berupa tenda sementara. (Fat/Ra)

Check Also

Pemprov Sulbar Dorong Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Lebih Optimal

MAMUJU, KANDORANEWS.com – Provinsi Sulawesi Barat bertekad menjadikan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi lebih optimal …