Wednesday , December 19 2018

Hamdan Sebut PKS Ingkari Pakta Integritas dan Lakukan Pembohongan Publik

MAMUJU, KANDORANEWS.com – Setelah salah satu bacalegnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU kabupaten Mamuju, PKS mengajukan permohonan ke Bawaslu kabupaten Mamuju untuk disidangkan. Hasilnya pun melahirkan rekomendasi kepada KPU Mamuju untuk kembali mengakomodir bacaleg tersebut.

Hal inilah yang disebut KPU kabupaten Mamuju bahwa PKS telah mengingkari Pakta Integritas dan dianggap melakukan pembohongan publik.

“PKS tidak konsisten dan mengingkari apa yang sudah mereka tandatangani di pakta integritas,” ucap Ketua KPU kabupaten Mamuju Hamdan Dangkang saat dikonfirmasi via whatsapp, minggu (02/09).

Dalam Pakta Integritas jelas disebutkan bahwa, apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta  Integritas ini yaitu terdapat bakal calon yang diajukan berstatus sebagai mantan terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan/atau Korupsi, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan.

“Dalam Pakta Integritas ini, PKS telah menyepakati untuk tidak mencalonkan bacaleg mantan napi koruptor tapi kenyataannya ada dan semestinya siap menanggung segala konsekuensi seperti yang termuat dalam pakta integritas,” tegas Hamdan.

Saya rasa poinnya dalam Pakta Integritas itu ada kata bersedia, Pakta Integritas itu bukan cuma person saja tapi seluruh bacaleg bisa gugur kalau pakta integritas itu tidak ada kerena ini adalah syarat pencalonan, lanjut Hamdan.

Ditempat berbeda, Ketua DPD PKS Mamuju Syamsir mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya tidak mau menandatangani Pakta Integritas tersebut, hanya saja itu yang akan menyebabkan seluruh dokumen yang mereka masukkan akan ditolak.

“Kami sebenarnya tidak mau tanda tangan dokumen itu, hanya saja itu yang akan menyebabkan seluruh dokumen yang kami masukkan akan ditolak sebab itu salah satu syarat dari KPU terutama SILON, sehingga pada saat d KPU kami tandatangan,” ucap Syamsir.

Pihaknya juga heran lantaran semua berkas calon Maksun Dg Mannssa dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) namun saat kesimpulan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Yang sedikit kami agak heran sebab seluruh dokumen yang dimasukkan atas nama Maksum Dg Mannassa itu dinyatakan MS oleh kpu sendiri, nanti dikesimpulannya baru TMS,” lanjut Syamsir.

Saat ditanya soal ingkarnya PKS pada Panta Integritas, Syamsir mengatakan bahwa pihaknya sudah dapat sangsi dari KPU berupa di TMSkannya saudara Maksum, tapi kami lolos karena Bawaslu berpedoman pada UU No. 7 2017.

“Kami berpendapat biarlah KPU TSMkan saudara Maksum nanti kita uji di Bawaslu, dan Bawaslu benar berpedoman pada UU No. 7 2017 pasal 240 ayat 1 huruf g tentang syarat pencalonan DPR,” tutup Syamsir. (*/Ra)

Foto : Dokumen Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh DPD PKS kabupaten Mamuju. Minggu (02/09/2018)

Check Also

Gempa Masih Terus Terjadi, KPU Mamasa Terima Tenda Kantor Darurat

MAMASA, KANDORANEWS.com – Kerusakan kantor dan gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pasca …