Tuesday , March 19 2019

DPD Pospera Sebut Gubernur Sulbar Lakukan Kegaduhan

MAMUJU, kandoranews.com – Menyikapi kisruh yang berkembang diawal pemerintahan Gubernur baru Sulawesi Barat ABM-ENNY, DPD Pospera Sebut Gubernur Sulbar lakukan kegaduhan, (08/07)

Pemerintahan yang baru berjalan satu bulan lebih ini dinilai melanggar Permendagri No. 73 tahun 2016 tentang Mutasi/Penggantian pejabat eselon III. Hal tersebut sangatlah disayangkan oleh ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sulawesi Barat.

Rustan Ketua DPD Pospera mengatakan bahwa kebijakan gubernur tersebut akan berimbas pada terjadinya stagnasi pembangunan yang memang secara defacto menjadi kebutuhan fundamental masyarakat Sulbar selama ini khususnya infrastruktur.

Keterlambatan atau penundaan pelaksanaan pembangunan ataupun penundaan penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang sudah lelang beberapa bulan lalu patut diduga ada konspirasi besar dibalik itu. Dan semua itu telah membuat masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan sebagaimana mestinya dan secara sepihak merugikan semua pengusaha yang sudah ikut andil menjadi bagian dari proses pelaksanaan pembangunan termaksud.

Dinamika ini juga akan menjadi preseden buruk bagi Sulbar yang berpotensi mematikan minat para pengusaha untuk ikut dalam mensukseskan pembangunan berbagai sektor dan semua itu akan semakin menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Sulbar.

Penundaan pelaksanaan pembangunan yang dimaksud diatas dengan alasan apapun itu sudah pasti memperlambat penyerapan anggaran.

Rendahnya tingkat realisasi penyerapan anggaran menyebabkan lambatnya penerimaan manfaat hasil pembangunan oleh masyarakat. Disamping itu kegagalan target penyerapan anggaran akan mengakibatkan hilangnya manfaat belanja karena dana yang ada tidak dapat dimanfaatkan atau dana tersebut menganggur. Sehingga  secara otomatis itu akan menimbulkan mosi tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelaksana pembangunan.

Jika sudah seperti itu maka yang akan terjadi di Sulbar hanyalah kegaduhan-kegaduhan. tegas Ketua DPD Pospera Rustan.

Oleh sebab itu Dewan Pipinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Sulawesi Barat sebagai ormas yang konsisten mengawal nawa cita mengingatkan kepada Gubernur agar lebih profesional dan berhati-hati mengambil kebijakan serta lebih mementingkan stabilitas pembangunan di Sulawesi Barat.

Menindak lanjuti hal tersebut, DPD Pospera Sulbar akan melakukan diskusi dengan semua pihak yang berkompeten termasuk akan mengagendakan dialog dengan Gubernur Sulbar ABM dengan melibatkan semua pihak terkait masalah itu, demikian Rustan. (Ra/Fa)

Check Also

LDII Ikuti Diskusi Pola Hidup Halal BPJPH-MUI Sulsel

MAKASSAR, KANDORANEWS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia bekerjasama dengan Bidang Informasi …