Sunday , February 17 2019
Fahri Hamzah (Foto : Zulkifli)

DOB Balanipa, Fahri Hamzah: Jokowi Takut Pemekaran

MAMUJU, KANDORANEWS.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, membeberkan kendala mengapa sampai saat ini balanipa sampai saat ini belum juga dimekarkan menjadi salah satu kabupaten di Sulawesi barat (Sulbar).

Hal itu diungkapkan Fahri Hamzah saat ditemui sejumlah awak media, usai deklarasi Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan arah baru Indonesia (Garbi) Sulbar, di Hotel D’Maleo & Convention, Jl. Yos Sudarso,Mamuju, Senin (11/2) malam.

Dirinya mangatakan, telah mengupayakan Balanipa untuk masuk dalam prioritas dalam daerah otonomi baru (DOB), agar terlepas dari kabupaten induknya yakni Polewali Mandar. Hanya saja Preiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berani melalukan pemekaran.

“Di komisi dua (DPR-RI) sudah beres.Tinggal presidennya aja. penyebabnya adalah presiden takut dengan emekaran, padahal sudah kita dorong,” ujarnya.

“Pak Jokowi menganggap itu soal keuangan anggaran. Padahal orang itu tidak minta uang, orang itu minta ewenangan lebih supaya bisa urus dirinya sendiri. Dan itu tidak ditangkap oleh pemerintahan ini, sehingga mereka melakuka monitorium,” sambungnya.

Karena hal ini, ia menyatakan jadi salah satu evaluasi negatifnya terhadap Jokowi adalah karena takut dengan Pemekeran.

Olehnya itu , pria kelahiran Sumbawa, NTB 47 tahun silam ini meminta kepada presiden yang akan terpilih antinya, harus punya komitmen untuk memulai daerah otonomi baru.

“Indonesia memerlukan 50 Provinsi, kenapa, karena luas kita itu dan penduduk kita itu hampir sama dengan Amerika. Amerika aja Negara yang sudah maju terdidik, mereka bikin 50 state (seperti Negara). kita ini provinsi juga harus 50,” katanya

“Terlalu banyak yang harus dipisah sehingga lebih mandiri. karena itulah kedepan masa depan kita adalah pemekaran. Pemekaran harus terus dibuka kembali,” tutup Fahri Hamzah. (Zul/Ra)

Check Also

Polisi Amankan Pelaku Penyebar Video Mesum di Majene

MAJENE, KANDORANEWS.com – Satreskrim Polres Majene secara resmi merilis Perkara dugaan tindak pidana penyebaran video …