Wednesday , December 19 2018

Dirut PDAM-TM Nilai Peran Pemprov Belum Maksimal

MAMUJU, kandoranews.com – Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra nilai peran pemerintah provinsi Sulawesi Barat belum maksimal dalam peningkatan infrastruktur air bersih di Sulbar.

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif.

PDAM bukah hanya perusahaan yang bergerak pada fungsi badan usaha sebagai pemasok PDA, tetapi fungsi pelayanan dan kualitas pelayanan masyarakat haruslah menjadi prioritas utama. Begitu pun halnya pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah, kualitas pelayanan menjadi hal utama yang harus diprioritaskan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, setiap PDAM dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan yang baik. Hal ini pula terus didorong oleh PDAM Tirta Manakarra Mamuju, seperti misalnya penambahan kapasitas produksi air bersih yang akan terealisasi mulai tahun 2017 ini.

Sementara itu, peran pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam pembangunan sarana infrastruktur air bersih sebagaimana amanah Undang-Undang dasar, dinilai masih belum maksimal khususnya pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

“Partisipasi pemerintah provinsi masih sangat minim, untuk melihat dan merealisasikan kewajiban-kewanjibannya dalam peningkatan infratrustur air bersih baik kota/kec maupun desa sebagaimana PP No 16 tahun 2005 pasal 48, 49, dan 50.” terang Dirut PDAM-TM Muh. Nur,SE

Muh. Nur menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal namun tetap saja kendala itu ada, seperti tidak sinkronnya antara rencana program PDAM dengan realisasi program pemerintah, belum lagi selama ini hanya pemerintah pusat dan daerah saja yang memberikan sentuhan langsung ke PDAM sementara pemerintah provinsi Sulbar sendiri belum melakukan itu.

“Pemerintah provinsi sampai saat ini belum pernah memberikan sentuhan langsung ke PDAM, hanya pusat dan daerah saja. Untuk itu, kami terus mendorong agar pemprov juga dapat mengambil peran yang sama minimal dengan melihat wilayah pelosok mana yang bisa mendapatkan pelayanan air bersih.” demikian Muh. Nur. (Ra/Fa)

Check Also

Evaluasi Ekonomi 2018 dan Outlook 2019: Ekonom Mengapreasiasi Keberhasilan Pemerintah Kendalikan Inflasi

MAKASSAR, KANDORANEWS.com – Perkembangan inflasi secara nasional dalam empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin …