Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Tuesday , October 16 2018

Di MK, Saksi Ungkapkan Kejanggalan Penggunaan Suket

JAKARTA, kandoranews.com – Mahkamah Konstitusi yang menggelar lanjutan sidang pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) 2017 dengan nomor perkara 13/PHP. GUB-XV/2017, saksi ungkapkan berbagai kejanggalan penggunaan surat keterangan (Suket) pada pemilukada Gubernur Sulawesi Barat 15 Februari 2017 lalu.

Selain soal dugaan indikasi NIK ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disahkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat, beberapa saksi pemohon yang hadir dalam persidangan juga mengungkapkan berbagi dugaan pelanggaran lain yang dilakukan penyelenggara tak terkecuali Suket.

Dari enam belas saksi yang turut hadir dalam sidang di MK kemarin,  lima orang diantaranya merupakan saksi pemohon yang mengungkapkan berbagai kejanggalan penggunaan Suket di hadapan majelis hakim.

Zulfan sebagai anggota KPU Majene yang juga hadir sebagai termohon, mengungkapkan bahwa Tim Saksi Pasangan Calon No. Urut 1 Suhardi Duka dan Kalma Katta tidak bertanda tangan pada hasil rekap perhitungan suara dengan alasan bahwa telah banyak kejanggalan dalam penggunaan surat keterangan (Suket) dibeberapa kecaman di Kabupaten Polewali Mandar.

Dikutip pada laman http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/, pemohon perkara PHP Gubernur Sulbar 2017 Suhardi Duka dan Kalma Katta mengungkapkan  bahwa KPU Sulbar telah melakukan tindakan pembukaan kotak suara secara tidak sah di beberapa kabupaten di Provinsi Sulbar. Pemohon juga medalilkan dugaan kecurangan yang merugikan pemohon secara terstruktur, sistematis dan masif.

Misalnya, terdapat penggelembungan suara tidak sah yang merugikan perolehan suara pemohon dengan modus NIK ganda dan surat keterangan pemilih tidak sah yang terjadi pada tiga kabupaten. Selain itu, terdapat pengurangan suara pemohon secara masif, dengan modus tidak memberikan formulir undangan kepada pemilih yang terjadi di Kabupaten Poliwali Mandar.

Sedangkan selisih suara sah antara pemohon dengan peraih suara terbanyak yaitu Paslon No. Urut 3 ABM-Enny  (Pihak Terkait) adalah kurang dari 2 persen atau 12.630 suara. Dengan demikian, dilihat dari jumlah penduduk di Sulbar, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ke MK. Menurut Pemohon, jumlah suara yang diraih pemohon seharusnya sejumlah 242.885, sedangkan Pihak Terkait adalah 241.517 suara. (Ra/Fa)

Comments

comments

Check Also

Empat Desa di Mamasa Tertimpa Tanah Longsor dan Banjir

MAMASA, KANDORANEWS.com – Akibat diguyur hujan lebat selama 15 jam pada Sabtu hingga Minggu dinihari 14 …

Adventorial