Wednesday , December 19 2018

Dewan Tersandera

Oleh : DR. H. Suhardi Duka

OPINI, kandoranews.com – Tersangkanya empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) provinsi Sulawesi Barat, secara subtansi lembaga ini tersandra karena tidak lagi memiliki energi dan semangat untuk menciptakan keseimbangan kekuatan eksekutif dan legislatif. Di lain sisi bila kedua lembaga ini berjalan seimbang dan saling melengkapi serta mengontrol maka kondisi daerah akan lebih positif dan dinamis.

Tersanderanya dewan maka diduga kontrol tidak akan efektif, boleh saja anggota dewan menjadi penurut dan kehilangan gairah kontrol yang akhirnya akan menjadi “tukang stempel” pengesahan sebagaimana dewan di jaman orde baru.

Untuk hal ini saya ingin anda ingat tentang pendapat “Lord Ackton” bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang tidak di kontrol mutlak korup.

Apakah hal itu dinginkan atau sengaja diciptakan ? Banyak kepentingan yang bermain di dalamnya, ada kekuatan yang ingin mengubah dengan cara cepat tapi terkendala dengan sistem lama yang telah tertanam dan sulit diubah, di lain sisi koalisi yang baru terbangun tidak terkomunikasi dan terpelihara serta tidak terdistribusi dengan baik. Ditambah lagi isu-isu miring yang membuat prasanka yang berlebihan sehingga campur baur ala konservatif ditengah jaman now.

Untuk situasi ini, saya ingin mengutip pendapat SHEIK RASYID (Sheik ini adalah pendiri negara UEA bersama dengan SHEIK ZAYED) “Wether you are a deer or a lion, you have to run fast to survive”. Sebagai rusa anda harus bisa berlari cepat untuk menghindari kejaran pemangsa. Sebagai singa anda pun harus mampu berlari cepat untuk memburu mangsa. Jika tidak entah anda akan menjadi mangsa, atau tidak memperoleh mangsa, keduanya punya akibat yang sama.

Sheik Rasyid dan Sheik Zayed, paham betul akan kondisi dunia dimasa datang dan di mana posisi negaranya saat itu (1968) sebagai pangeran yang berpendidikan barat akhirnya mereka berdua sepakat untuk menyatukan dua kerajaan yaitu Sheik Rasyid penerus Emir Dubai dan Sheik Zayed penerus tahta Abu Dhabi, membangun satu negara baru dan modern yang sekarang adalah Uni Emirat Arab (UEA)

Apa yang membuat kedua pangeran ini ingin melebur negara miliknya (kerajaannya) menjadi satu negara modern yg menjadi milik rakyat ?

Satu alasan adalah “ketulusan” dia tahu kedepan kompetisi semakin keras pencaplokan negara besar terhadap negara kecil dan lemah sangat mudah dia tidak ingin menjadi mangsa, dia ingin rakyatnya hidup sejahtera, sejajar dan aman dengan bangsa lainnya, terbukti tahun 1971 terbentuk UEA dan kerajaan kerajaan disekitarnya juga ikut bergabung seperti sharjah, Ajmah, Fujairah dan lainnya. Dan Uni Emirat Arab sekarang adalah negara yang sangat berpengaruh, disegani, kaya modern serta Aman. (ini pure konservatif di jaman Now)

Selanjutnya di Sulawesi Barat adakah kita memiliki niat yang sama kedua Sheik diatas dalam membangun koalisi ?
Niatnya yakin ada, Tapi memang koalisi itu seperti telur diatas tanduk, kalau tidak dijaga dan dibangun atas dasar ketulusan maka telurnya bisa jatuh dan pecah. Dan bila pecah maka pengikutpun akan terbelah, curiga menjadi santapan dipagi hari atas laporan disekeliling dan mengambil kesempatan.

Menjadi tidak jelas mana kawan dan mana lawan, dan bahkan kawan menjadi lawan.
Saya mempunyai pengalaman membangun koalisi, bagi saya tidak sulit untuk mem-
bangun dan berjuang di awal, yang sulit memang adalah mempertahankan dan menjaga agar terus terdistribusi dengan baik ke semua kepentingan.

Bagi saya di tinggalkan oleh koalisi menjadi pengalaman yang berharga, dan pada akhirnya akan terbentuk koalisi baru karena di Sulbar ini kekuatan politik belum bisa berjalan one man show akan tetapi tetap dibutuhkan teman dan teman yang sebenarnya, bukan teman-temanan.

Pandailah kita membaca masa depan seperti kedua Sheik diatas, dari sisi mana kita tertinggal dan potensi apa yang kita miliki. Semoga saja ke empat pimpinan dewan yang dalam proses hukum mau menelan sendiri pahitnya ke mitraan antara dewan dan eksekutif, karena apabila tidak maka yakin proses hukumnya akan berlanjut sebab APBD bukan dewan yang menyusun dan menetapkan sendiri pasti bersama-sama disepakiti dengan eksekutif.

Demikianpun tataran implementasi bukan pada dewan tapi pada eksekutif artinya penetapan APBD adalah kerjasama kedua lembaga sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Batik Air, 15 November 2017

Check Also

Menuju Pemilu 2019; Partai dan Elektabilitas Caleg

Oleh : DR. H. Suhardi Duka (Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat) OPINI, KANDORANEWS.com – Pada …