Friday , May 25 2018

Bupati Tegasi SKPD yang belum Bayar Zakat

KandoraNews.com

HMS (HASRAN)

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah Kabupaten Mamuju tak mau bermain-main dalam  mengimpelementasikannya , ini terlihat dalam Rapat Pengelolaan Zakat Kabupaten Mamuju pada jumat (10/04/15).

Rapat yang dilaksanakan di ruang pola kantor Bupati tersebut, Bupati Mamuju, Dr. H. Suhardi Duka, menegasi para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sampai bulan april belum membayarkan zakatnya.

“ bagi SKPD yang belum bayar zakat bulan april, kinerjanya jangan dibayarkan dulu, dan bagi SKPD yang sudah bayar segera bayarkan kinerjanya” tegas Suhardi Duka.

Lebih lanjut, Bupati Mamuju menegaskan bahwa zakat  ini tidak boleh dikatakan sukarela, memang harus diambil,  kalau perlu dipaksa bahkan diperangi pun boleh, jadi memang dipaksakan jangan katakan sukarela.

Sampai dengan bulan april, hanya sepuluh SKPD yang telah membayar zakat, adapun SKPD yang dimaksud yakni, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Setda Kab. Mamuju, BKP5K, RSUD, BKDD, SISTAP, BPKAD, SEKWAN, dan Dinas Pariwisata.

“ Saya meminta kepada SKPD yang belum bayar zakat agar mengikuti pola kesepuluh Dinas yang telah melakukan pembayaran zakat sehingga perzakatan di Kabupaten Mamuju kembali normal” sebut Bupati  yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Barat.

Sementara itu, Kepala Kantor BAZNAS Kabupaten Mamuju, H. Arifin HP Dara, mengakui bahwa sebelum sistem pembayaran gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) berubah,  penghasilan BAZNAS Mamuju tergolong lumayan karena  penghasilan rata-rata tidak ada dibawah 100 juta bahkan pernah mencapai 200 juta.

“Ketika sistem penggajian ini berubah Badan Amil Zakat Lumpuh, hanya perorangan dan satu dua orang yang datang kekantor Badan Amil Zakat, jadi BAZ tidak bisa berbuat apa-apa” aku Arifin.

Untuk diketahui, adapun nominal zakat profesi yang telah dibayarkan para SKPD yang telah membayar yakni,  Dinas Kesehatan mencapai Rp. 14.258.500, Disdikpora Rp. 13.392.894, Setda Kab. Mamuju Rp. 6. 792.000, BKP5K Rp. 7.160.000, RSUD Kabupaten Rp. 8.804.000, BKDD Rp. 2.174.000, Sistap Rp. 1.871.000, BPKAD Rp. 2.346.000, Sekwan Rp. 3.659.000 dan Dinas Pariwisata Rp. 1.658.000.

(AD)

Comments

comments

Check Also

Temui Gubernur, SDK Sampaikan Dua Poin Ini

MAMUJU, KANDORANEWS.com – Untuk kesekian kalinya, Ketua DPD Demokrat Sulawesi Barat, Suhardi Duka bertandang ke kantor …

Adventorial