Wednesday , December 19 2018

Bawaslu Tegaskan Buka Kotak Suara Tanpa Rekomendasi MK Itu Ilegal

MAMUJU, kandoranews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat telah menyurati seluruh KPU kabupaten untuk membuka kotak suara, hal ini dinilai ilegal oleh Bawaslu Sulbar bila tanpa rekomendasi Mahkama Konstitusi (MK).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Barat menganggap bahwa penyelenggara yang membuka kotak suara tanpa perintah MK merupakan perbuatan ilegal, hal tersebut ditegaskan oleh ketua Bawaslu Sulbar Busran Riandi yang mengetahui bahwa pihak KPU Sulbar telah menerbitkan surat untuk membuka kota suara dibeberapa kabupaten.

“Kami tidak menyepakati kalau misalnya buka kotak itu tanpa ada perintah dari MK. Terkait pembicaraan kemarin, kami sudah mengeluarkan surat peringatan ke KPU. Kami belum ada kesepakatan, yang jelas kalau ada perintah MK itu baru bisa kita kawal. Rencana KPU membuka kotak suara, kami Bawaslu menginginkan pembukaan kotak suara itu setelah ada penyampaian dari MK. Setelah ada perintah dari MK untuk membuka kotak,” kata Busran saat dihubungi via sambungan telepon, Selasa (14/03).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, KPU Sulawesi Barat telah menerbitkan surat nomor 178/KPU-Prov-033/III/2017 yang berisikan penyampaian ke KPU kabupaten untuk membuka kotak suara.

Hal inilah yang mendapat serpon dari pihak Bawaslu Sulbar dan pihaknya telah memberitahukan ke KPU bahwa proses buka kotak suara seharusnya didahului dengan terbitnya perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner KPU Sulawesi Barat, Mursalim menjelaskan, meski tak mendapatkan perintah dari MK untuk membuka kotak suara, namun merujuk ke PKPU Nomor 11 Tahun 2015, pihaknya mesti membuka kotak untuk melengkapi alat bukti dipersidangan tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Sulawesi Barat yang resmi bergulir di MK.

“Di PKPU Nomor 11 Tahun 2015 jelas dimuat tentang aturan untuk KPU membuka kotak suara. Itu untuk keperluan melengkapi alat bukti. Masalahnya, semua alat bukti yang dimaksudkan itu ada di dalam kotak suara, jadi kami harus membukanya,” terang Mursalim.

Di Pasal 71, PKPU Nomor 11 Tahun 2015 memang dijelaskan aturan KPU dalam membuka kotak suara. Ayat 1 di Pasal 71 disebutkan, KPU dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan. Sementara di ayat 2 dijelaskan tentang beberapa ketetntuan KPU dalam membuka kotak suara.

Beberapa ketentuan yang dimaksud ialah berkoordinasi dengan Panwaslu dan pihak kepolisian, mengeluarkan formulir, sebagai alat bukti, menggandangkan formulir, memasukkan kembali formulir lalu dokunci kembali, melegalisir fotokopi dokumen, dan membuat berita acara yang ditandatangani pihak KPU dan Panwaslu.

“Di situ jelas, karena kami telah menerima salinan materi gugatan Perselisihan Hasil Pemilukada dari MK, maka untuk melengkapi alat bukti di persidangan, kami harus mengambilnya dari dalam kotak suara.” tegas Mursalim. (Naf/Ra)

Check Also

Evaluasi Ekonomi 2018 dan Outlook 2019: Ekonom Mengapreasiasi Keberhasilan Pemerintah Kendalikan Inflasi

MAKASSAR, KANDORANEWS.com – Perkembangan inflasi secara nasional dalam empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin …