Saturday , August 18 2018

Bahas BPJS Kesehatan,Bupati Kumpul Kepala Puskesmas

KandoraNews.com

HMS (Sukriani Akib)

Mamuju,(21/04/15)Sejak Pemerintah mencanangkan Sistem Jaminan Sosial terbaru atau JKN (Jaminan Sosial Kesehatan Nasioanal) pada 1 Januari 2014, pelaksanaan di lapangan masih menemui berbagai masalah.Menyikapi keluhan dari masyarakat terkait pelayanan BPJS di wilayah pemerintahannya, Bupati Mamuju merespon cepat dengan mengadakan rapat bersama pihak BPJS selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju serta para Kepala Puskesmas di wilayah ini.
Rapat yang dilaksanakan di ruang Kerja Bupati Mamuju (21/04/2015 dipimpin langsung oleh H.Suhardi Duka, diawali dengan mendengarkan keluhan-keluhan dari Kepala Puskesmas maupun Pustu (Puskesmas Pembantu) sebagai penyambung dari keluhan masyarakat di wilayah Puskesmas masing-masing
Setelah melalui diskusi dan berbagai sharing ,rapat tersebut tiba pada tiga poin kesimpulan diantaranya ,Seluruh layanan Kesehatan Masyarakat harus dilayani apapun kondisinya,bagi ibu hamil yang belum memiliki kartu BPJS segera di data dan diikutsertakan dalam program tersebut.
“Jika dia miskin,pemerintah yang akan menanggung BPJS nya,tapi jika dia tidak tergolong miskin,maka dianjurkan agar mandiri”Ucap Suhardi Duka.
Lebih lanjut Bupati Mamuju memaparkan kesimpulan berikut,pasien miskin yang tidak punya BPJS itu akan ditanggulangi oleh Pemkab melalui dana Bantuan Sosial tak terduga,yang nantinya akan diklaim oleh Dinas Sosial kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan sepanjang masyarakat sudah memiliki kartu BPJS,maka pihak BPJS wajib membayar.
“Terakhir,Terkait masalah penggunaan mobil ambulance di puskesmas, Jika ada pasien yang meninggal di Puskesmas,maka pihak Puskesmas wajib mengantar hingga ke rumah pasien”Tutup Bupati Mamuju yang periode kepemimpinannya akan berakhir Oktober nanti.
Ditemui usai menghadiri rapat,Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Hj dr Hajrah mengatakan “Dari rapat ini diharapkan semua kesepakatan Pemerintah Mamuju dan BPJS dapat dilaksanakan dan bila perlu ada regulasinya.Setidaknya sekarang BPJS bisa lebih mengerti bahwa kadang ada klaim yang memang harus segera ditindak lanjuti,meski kadang masyarakat miskin terkendala pada masalah administrasi.
“Kadang ada masyarakat yang tidak memiliki Kartu Keluarga bahkan KTP,namun benar-benar membutuhkan Jaminan Sosialini.”Terangnya.

(AD)

Comments

comments

Check Also

MPC Pemuda Pancasila Mamuju Jadwalkan Pelantikan Agustus Nanti

MAMUJU, KANDORANEWS.com – Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Mamuju sedang merampungkan segala persiapan pelantikan kepengurusan …

Adventorial