Friday , May 25 2018

Asri Anas Sebut, WTP Modal Besar Mamuju.

KandoraNews.com

HMS (Dian Hardianti Lestari)

Predikat tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan- Republik Indonesia (BPK-RI) atas tata kelola keuangan yang diraih oleh Kabupaten Mamuju, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), merupakan modal besar yang dimiliki Mamuju dalam mengajukan program ke Pemerintah Pusat.

Seperti yang disebut oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Prov. Sulawesi Barat, Muhammad Asri Anas saat melakukan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Mamuju terkait program 2015 dan 2016, di Aula Kantor Bupati Mamuju, Selasa 14 April 2015. Menurutnya, kabupaten yang  jika tata kelola keuangannya baik, sudah otomatis baik pula tata kelola pemerintahannya, olehnya itu kabupaten tersebut tentu mudah diberi kepercayaan.

“Mamuju ini kabupaten yang sebenarnya gampang mengusulkan program karena tata kelola keuangannya sangat bagus, di Sulbar ini hanya satu kok yang raih WTP, hanya Mamuju, provinsipun tidak, dia WDP. Jadi sebenarnya Mamuju ini, jika diibaratkan orang, kalau dia pengusaha, meski tidak bawa proposal, kalau dilihat wajahnya, pasti orang percaya karena tata kelola keuangannya bagus” jelasnya.

Terkait jenis program yang akan diusulkan ke pemerintah pusat, Asri menyarankan untuk lebih berfokus pada sarana dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, juga infrastruktur jalan. Tak lupa ia menyebutkan program penting lain yakni penataan pulau-pulau terluar dan Pemerintahan Desa.

“Beberapa item-item ini yang menurut saya harus segera dikoordinasikan, yang nilai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-red) nya cukup tinggi” urai Anggota DPD-RI Komite I ini.

Mekanismenya, Asri menjelaskan bahwa waktu-waktu strategis pembahasan program ditingkat pusat ada pada bulan April, Mei dan Juni, pasalnya pada bulan tersebut dikeluarkannya Pagu Indikatif dan Pagu Sementara, dan saat itulah menurutnya pihak Pemerintah Kabupaten harus mengikuti siklus pembahasan tersebut.

Olehnya itu, ditempat yang sama, Bupati Mamuju, Dr. H. Suhardi Duka meminta kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), segera membuat program untuk tahun 2016. Ia mengatakan, hasil musrembang yang tidak mampu dimasukkan pada APBD  2016 itulah yang disusun kemuadian diajukan di Pemerintah Pusat.

“karena waktunya itu maksimal bulan enam, dengan demikian mulai April ini dikerjakan, bulan Mei masuk di Bappeda dengan Asisten II, di Asisten II kita perbaiki kemudian kita bikin pengantar dari Gubernur, lalu kita bawa ke Pusat” tegas Suhardi Duka.

(AD).

 

Comments

comments

Check Also

Temui Gubernur, SDK Sampaikan Dua Poin Ini

MAMUJU, KANDORANEWS.com – Untuk kesekian kalinya, Ketua DPD Demokrat Sulawesi Barat, Suhardi Duka bertandang ke kantor …

Adventorial