Tuesday , March 19 2019

ABM Sebut Kolaborasi Pemprov dan Pemkab Adalah Keharusan

MAMUJU, kandoranews.com – Prioritas dan arah pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing, sesuai dengan visi misi pembangunan Sulawesi Barat peroide 2017-2022.

Hal tersebut dikemukakan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di ruang meeting lantai dua Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa 12 Desember 2017.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat, lanjut ABM,  berada diatas rata- rata nasional, namun belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyaraka. Untuk itu, perlu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil, upaya penurunan angka kemiskinan serta penyediaan lapangan kerja.

“Mewujudkan itu semua,  perlu dilaksanakan koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten, agar kedepan ada integrasi program dan kegiatan yang saling menguatkan. Saya harapkan   ada dukungan yang nyata dari bupati terkait sejumlah program yang telah direncanakan, seperti penyediaan lahan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan pengembangan kota baru yang berbasis industri, “ harap  ABM.

 Untuk program peternakan, sesuai hasil pertemuan dengan Ditjen Peternakan menyampaikan Sulawesi Barat akan dijadikan sentra produksi ternak, sebagai langkah awal akan ditempatkan di dua kabupaten yakni, Mamuju Tengah dan Kabupaten Polman.

Masih kata ABM, Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan sumber daya alam yang terdapat pada sektor pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan, namun hasil sumber daya alam belum dikelola maksimal.

“Mari kita serius memberi respon yang positif agar kehadiran tim percepatan pembangunan ekonomi ini dapat bekerja dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat, “ harap ABM.

Ketua Tim Ahli Pengkajian Percepatan Pembangunan Ekonomi , Sondiamar mengemukakan, bagaimana sumber daya alam kita bisa dijadikan investasi. Negara memang perlu terjun untuk memprakarsai dalam upaya penggunaan sumber daya alam agar bisa maksimal, namun secara garis besarnya ada tiga komponen yang memang tidak lepas yakni, pemerintah swasta dan masyarakat.

“Keterlibatan pemerintah sangat berpengaruh besar, dimana dalam hal ini pihak swasta dalam pengelolaannya memerlukan surat izin dari pemerintah,”sebut Sondiamar

Selain Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, Ketua Tim Ahli Pengkajian Percepatan Pembangunan Ekonomi  Sondiamar,  pada acara ini turut hadir Asisten Administrasi umum Prov Sulbar Djamilah, Kepala Balitbangda Sulbar, Jamil Barambangi, Sekertaris Bapeda Mateng Awaluddin, Kadis DLHK mamasa Anwar, kepala Balitbangda mamasa Jono, Kadis Pu Polman Abd Rahim, Kepala Balitbangda Polman Kallang, Kepala Balitbangda Majene Abd Hamid,Bappeda Majene dan undangan lain. (humas.ishak/raf)

Check Also

LDII Ikuti Diskusi Pola Hidup Halal BPJPH-MUI Sulsel

MAKASSAR, KANDORANEWS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia bekerjasama dengan Bidang Informasi …