Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Monday , November 19 2018

Urgensi LKPJ Dalam Persfektif Hukum Dan Politik bagian Ke II

Oleh : Santa

Aktivis Kopel RISANTA

Sulbar adalah singkatan dari Sulawesi Barat.Sulbar adalah Provinsi ke 33 dari dari 34 Provinsi Seindonesi yang telah resmi berpisah dari induknya Sulawesi Selatan sejak 2004 silam.Menurut para tokoh pelaku sejarah pembentukan sulbar bahwa sulbar dibentuk dengan harapan agar akselerasi pembangunan,pelayanan, dan peningkatan kualitas taraf hidup Rakyat bisa segera tercapai(Baca:sejarah pembentukan Sulbar,Dr.Idham). kala itu euforia teramat bergemuruh dikalangan anak-anak Daerah Sulbar, gigih memperjuangkan hingga kepucuk pengharapan 2004 dan berhasil melawan
satu etape menuju masyarakat sejahtera.sulbar yang sih ini tidak kurang dari satu juta penduduk dari ragam kultur,suku,bahasa,agama,dan ras kini dikepalai atau dipimpin langsung oleh putra daerah Drs.H.Anwar Adnan Saleh selama sembilan tahun atau dua periode.
dibawa kepemimpinan langsung oleh putra daerah itu tidak sedikit keberhasilan yang diraih, tetapi dibalik keberhasilan itu
sering menuai pertanyaan seperti proyek pemprov jl.alteri yang beberapa bulan lalu diduka keras penyebab banjir dimamuju. saat ini pemrov kembali hendak merealisasikan proyek bangun disektor kesehatan tetapi melalui pinjaman atau “Utang” dengan bunga yang cukup pantastis diangka 9 persen dengan waktu
diatas lima tahun justru hemat penulis adalah langka yang “Merugikan Daerah Dan Rakyat” pasalnya APBD Sulbar diangka yang sangat terbatas serta PAD(Baca: pendapatan Asli Daerah) tidak
terbilang tinggi. dipastikan Sulbar akan sulit melaksanakan pembangunan disektor-sektor yang tak kalah pentingnya dengan sektor kesehatan. ada beberapa daerah disulawesi selatan menurut kajian Kopel RI yang pernah Daerahnya hanya cuci tangan karena APBD habis untuk membayar tagihan2 utang yang setiap saat mengintai.dalam diskursus inilah kita akan mempertanyakan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Sulbar tentang optimalisasi Fungsi dan kewenangan DPRD sebagaimana yang diamanahkan dalam UU no 23 tahun 2014 tentang PEMDA dan UU No 17 Tahun 2014 Tentang MD3, serta pertanyaan mendasar untuk Gubernur Sulbar Drs.H.Anwar Adnan Saleh untuk siapakah proyek pemrov tentang Dana Pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP)?, yang nilai pinjamannya sangat pantastis.

Comments

comments

Check Also

Menuju Pemilu 2019; Partai dan Elektabilitas Caleg

Oleh : DR. H. Suhardi Duka (Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat) OPINI, KANDORANEWS.com – Pada …

Adventorial